KPK Diminta Telusuri Kasus Lain Dibalik Pelecehan Seksual Kepala BPPBJ DKI Bless

Kronologi, Jakarta — Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Anti korupsi Nusantara (Formantara), Ucok Sitorus mensinyalir, bahwa persoalan pelecehan seksual yang membelit Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta nonaktif Blessmlyanda alias Bless tidak berdiri sendiri.

Menurutnya, bukan tidak mungkin kasus yang dialami Bless tersebut terkait dengan proses-proses lelang pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, sebelumnya begitu banyak pemberitaan di media massa tentang adanya aroma kecurangan dalam proses lelang di BPPBJ DKI.

“Catatan kami, seperti yang terjadi saat ini dalam hal pelelangan sumur resapan, jalan, beton, pengadaan meubeler, revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah,” kata Ucok dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Karena itu, Ucok meminta KPK yang saat ini tengah menangani kasus korupsi pengadaan lahan di BUMD DKI Sarana Jaya sekaligus juga melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran serupa di BPPBJ DKI.

“Suatu kesempatan yang baik untuk KPK membuktikan keluhan-keluhan pegiat ekonomi, sebab tidak mungkin juga ujug-ujug ada laporan pelecehan sex kalau tidak ada penyebabnya,” ucap pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) itu.

Komisi Antirasuah, kata Ucok, harus melakukan investigasi terkait pengadaan barang dan jasa di BPPBJ DKI yang selama ini dikomandoi Blessmianda.

“Hal ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya para pegiat ekonomi di Jakarta,” ucap relawan Anies-Sandi itu.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya telah menonaktifkan Blessmiyanda per Jumat (19/3/2021) lalu. Hal ini menyusul diterimanya dua pengaduan, yaitu dugaan pelecehan seksual dan dugaan perselingkuhan oleh Kepala BPPBJ kepada Inspektorat Pemprov DKI.

“Penonaktifan Kepala BPPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh, dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Senin (29/3/2021) kemarin.

Editor: Alfian Risfil A