Thariq Boyong OPD Belajar soal Pengembangan KEK dan Pariwisata di Minut

Kronologi, Gorontalo – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten Minahasa Utara (Minut) untuk pengembangan potensi dalam kawasan ekonomi khusus (KEK).

Wakil Bupati Gorut Thariq Modanggu lewat keterangannya mengungkapkan bahwa pertemuan antara dua pemerintah daerah tersebut sangat penting, karena menyangkut kesamaan karakter wilayah dan potensi daerah.

“Jadi pertemuan antara pemerintah Gorontalo Utara bersama pemerintah daerah Minahasa Utara sangat penting, karena menyangkut kesamaan karakter dari kedua wilayah terutama potensi bidang perikanan kelautan dan juga pariwisata,” kata Thariq Modanggu, Selasa (23/3/2021).

Salah satu alasannya berkunjung ke Minut, karena wilayah ini sudah memiliki kawasan ekonomi khusus pariwisata dan industri. Selain itu, kata Thariq di Minut juga telah berdiri dua pabrik ikan dan telah berhasil mengekspor ikan hasil olahan.

“Pertemuan tadi juga diperoleh gambaran bahwa kawasan ekonomi khusus itu mensyaratkan adanya supply ikan yang cukup,” terangnya

Oleh karena itu, Thariq mengatakan bahwa dalam pembahasan pembicaraan dengan beberapa OPD, ini lebih merujuk kepada kerjasama daerah untuk saling support program daerah lebih khusus yang berkaitan dengan ekonomi

“Dan tadi juga sudah dibahas upaya-upaya ke arah kerjasama antara kedua daerah dan secara khusus baik kami maupun pak Sekda Minut sudah memberi tugas ke OPD terkait untuk membuat langkah-langkah berkaitan dengan kerjasama di bidang perikanan kelautan,” jelasnya.

Sementara khusus untuk pariwisata, pihak Pemda Minut memberikan penjelasan soal otorisasi kawasan wisata kelas dunia yang terletak di Likupang.

“Penjelasan tersebut seputar upaya dari pemerintah daerah untuk men-support infrastruktur bagi otorisasi kawasan ekonomi khusus likupang sebagai arena destinasi wisata dunia,” tukasnya.

Thariq pun menilai jalinan kerjasama antara dua pemerintah daerah bagian utara di bidang perekonomian dan pariwsata ini sangat perlu diadakan.

“Ini tentunya yang akan menjadi fokus kita dan tindak lanjutnya nanti secara teknis dibahas oleh OPD terkait ataupun bagian pemerintahan yang akan mengurus soal bentuk-bentuk kerjasama mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru soal kerja sama daerah,” tandasnya.

Penulis: Agung
Editor : Hamdi