Ini 6 Program Skala Prioritas yang Diusulkan Dinas Perkim Gorut ke Kementerian PUPR

Kronologi, Gorontalo – Menindaklanjuti surat dari Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Gorontalo Utara mengusulkan enam program skala prioritas.

“Ada beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan khususnya masyarakat Gorontalo utara,” kata Kepala Dinas Perkim,Helmi Potutu saat diwawancarai, Kamis (18/3/2021).

Helmi menyebutkan, bahwa dari beberapa program skala prioritas itu di antaranya, program rumah khusus rehabilitasi sosial yang dikhususkan untuk para lansia, kaum disabilitas dan anak bermasalah.

“Untuk lahannya kita rencanakan akan dibangun di dekat rumah susun ASN dan Polres Gorontalo Utara,” ujarnya.

Kedua rumah khusus nelayan di desa Windhu, dan satunya lagi rumah khusus untuk pondok pesantren yang lokasinya tidak jauh desa tersebut.

Lanjut Helmi untuk program lainnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pemukiman dalam menunjang sektor pariwisata. Pihaknya juga mengusulkan anggaran untuk destinasi wisata melalui dana APBN.

“Destinasi wisata itu yakni Diyonumo, itu anggarannya sekitar Rp 10 miliar dan untuk (Pantai) Minanga sekitar Rp 15 miliar,” ungkapnya.

Ia berharap program tersebut dapat direalisasikan, karena lahan untuk program tersebut telah disediakan. Selain itu pula program itu akan bermanfaat bagi pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

“Kita sudah punya lahan, desain, dan master plan, serta syarat teknis yang dipersyaratkan oleh kementerian, dan itu kita sudah penuhi,” tutur Helmi.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah diusulkan sejumlah program lain ke Kementerian PUPR, seperti program terkait layanan air bersih di Gorontalo Utara yang berada di Desa Posso, Kecamatan Kwandang.

“Yang di tahun 2021 ini sempat tertunda, karena terhalang dengan kesiapan lahan, (tapi) sudah kita upayakan. Insyaallah tahun 2022 dianggarkan,” jelasnya.

Sementara terkait dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun 2021 ini, Gorut mendapatkan 2000 unit, yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Di kita sendiri ada DAK ada sekitar 118 unit, ini sudah mulai laksanakan tahapannya, dan sudah selesai diverifikasi, tinggal penetapan surat keputusan bupati,” tutupnya.

Penulis: Agung
Editor : Hamdi