Selasa, Juni 28, 2022
KRONOLOGI.ID
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
No Result
View All Result
Home Headline

Meski Iuran Naik, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp6,36 Triliun

REDAKSI by REDAKSI
17/03/2021
in Headline, Nasional
Meski Iuran Naik, BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp6,36 Triliun

Ilustrasi


Kronologi, Jakarta — Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan kondisi keuangan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu sebetulnya masih defisit. Total defisit BPJS Kesehatan diprediksi mencapai Rp6,36 triliun per 31 Desember 2020.

Ia menjelaskan BPJS Kesehatan memang mengalami surplus dari sisi arus kas sebesar Rp18,74 triliun. Padahal, BPJS Kesehatan masih memiliki komponen lain yang mengurangi arus kas tersebut, totalnya mencapai Rp25,15 triliun.

Terdiri dari, incurred but not reported (IBNR) atau jenis klaim pada asuransi yang sudah terjadi namun belum dilaporkan kepada perusahaan asuransi, sebesar Rp22,8 triliun. Lalu, outstanding claim (OSC) atau klaim dalam proses verifikasi sebesar Rp1,16 triliun, dan utang atau klaim dalam proses bayar Rp1,18 triliun.

Dengan demikian, total kewajiban perseroan tersebut mencapai Rp25,15 triliun. Selanjutnya, apabila arus kas sebesar Rp18,74 triliun dikurangi total kewajiban, maka BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp6,36 triliun.

“Nah, kalau itu antara saldo (arus kas) dan kewajiban dijalankan, dilakukan maka kami negatif atau defisit Rp6,36 triliun,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan dikatakan aman apabila memiliki minimal kecukupan estimasi pembayaran klaim selama 1,5 bulan. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

“Kalau kita uangkan itu sekitar Rp13,93 triliun. Jadi, kalau ada aset Rp13,93 triliun itu aman. Sekarang berapa aset neto? Aset neto per 31 Desember 2020 itu dana jaminan sosial kesehatan masih minus Rp6,36 triliun,” katanya.

Sebelumnya, mantan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menuturkan kenaikan iuran pada 2020 menjadi salah satu faktor yang membuat keuangan BPJS Kesehatan surplus. Menurutnya, iuran peserta saat ini membuat keuangan menjadi BPJS Kesehatan lebih kuat.

“Salah satu faktor utama adalah penyesuaian iuran, ini akan lebih sustainable (berkelanjutan) saat iuran disesuaikan,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual beberapa waktu lalu.

Kenaikan iuran ini tertuang dalam PP Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan beleid itu, iuran kepesertaan mandiri kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta.

Lalu, iuran mandiri kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran Mandiri kelas III naik dari Rp25.500 per peserta per bulan menjadi Rp35 ribu per peserta per bulan.

Editor: Alfian Risfil A
Tags: BPJS KesehatanDirut Ali Ghufron MuktiKomisi IX DPR
alterntif text
Previous Post

Demokrat Minta KSP Moeldoko Legowo Mundur dari 'Ketum versi KLB'

Next Post

DPP-KB Gorut Mulai Sosialisasikan Pendataan Keluarga 2021

Related Posts

Insiden Penarikan Mobil di Kota Gorontalo Minta Dibijaksanai, SMS Finance: Itu Tidak Berlaku

Kelas 1, 2, 3 BPJS Akan Dihapus, Begini Tanggapan Dewan Kota

20/06/2022
Bulan Depan Tak Ada Lagi Kelas di BPJS Kesehatan

Bulan Depan Tak Ada Lagi Kelas di BPJS Kesehatan

19/06/2022
Iuran BPJS Akan Disesuaikan dengan Gaji Peserta

Iuran BPJS Akan Disesuaikan dengan Gaji Peserta

13/06/2022
Soal Kelas Standar BPJS: Akal-akalan Naikkan Biaya Iuran Kelas III?

Soal Kelas Standar BPJS: Akal-akalan Naikkan Biaya Iuran Kelas III?

09/06/2022
Next Post
DPP-KB Gorut Mulai Sosialisasikan Pendataan Keluarga 2021

DPP-KB Gorut Mulai Sosialisasikan Pendataan Keluarga 2021

Pendataan Keluarga 2021 akan Disosialisasikan hingga ke Desa-desa

Pendataan Keluarga 2021 akan Disosialisasikan hingga ke Desa-desa

Discussion about this post

TERPOPULER

  • Gus Wafi Maimoen Zubair: PPP Harus Usung Anies di Pilpres 2024

    Gus Wafi Maimoen Zubair: PPP Harus Usung Anies di Pilpres 2024

    176 shares
    Share 70 Tweet 44
  • Demokrat Sentil Partai Jualan Pancasila tapi Main Politik Identitas

    208 shares
    Share 83 Tweet 52
  • Kritik Pemimpin Tak Tau Terima Kasih, Gerindra Sindir Anies?

    788 shares
    Share 315 Tweet 197
  • Prediksi JK: Pilpres 2024 Diikuti Empat Paslon

    121 shares
    Share 48 Tweet 30
  • Pengamat: Cak Imin Blunder Berseteru dengan Trah Gus Dur

    36 shares
    Share 14 Tweet 9

TOP STORIES



Follow us on social media:

  • Tentang Kronologi.id
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

© 2018 Kronologi.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini

© 2018 Kronologi.id. All right reserved