Kronologi, Jakarta — Pandemi Covid-19 yang melanda dunia setahun terakhir berdampak besar pada sektor ekonomi terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal, UMKM memberikan sumbangsih sekitar 60% Pendapatan Domestik Bruto Indonesia (PDBI) tahun 2020.
Karena itu, pemerintah diminta memberi perhatian besar pada sektor UMKM, demi mewujudkan Keadilan Ekonomi dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua BPP Himpunan Pengusaha KAHMI, Atoq Ismail di Jakarta, Senin (8/3/21).
“Akibat pendemi covid 19 berdampak buruk kepada UMKM diantarnya kesulitan bahan baku, permintaan turun, produksi terhambat , kesulitan permodalan, omset turun 30% bahkan ada yang bangkrut akibat tidak mampu bertahan lagi. Harus ada perhatian serius untuk ini,” ucap Atoq yang juga Wasekjen Bidang UMKM MN KAHMI.
Untuk diketahui, jumlah UMKM di Indonesia saat ini sekitar 64 juta unit, angka yang terbilang cukup banyak jika di bandingkan dengan usaha besar yang hanya sekitar 5.000 unit. Sekitar 98,7% UMKM di Indonesia adalah Usaha Mikro.
“Perlu upaya agar 5.7% atau 3,65 juta Usaha Mikro kita di naikkan kelasnya menjadi Usaha Kecil Menengah. Serta menaikkan Usaha Menengah sebanyak mungkin untuk menjadi Usaha Besar agar terjadi Keadilan Ekonomi dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kata Atoq.
Berdasarkan UU 20/2008 Tentang UMKM, kriteria kekayaan bersih dan omset dari UMKM masing-masing kekayaan bersih maksimal sebesar 50 juta dan omset maksimal 300 juta untuk kategori usaha mikro. Kekayaan bersih maksimal 500 juta dan untuk kategori usaha kecil, omset maksimal 2,5 Milyar serta kekayaan bersih maksimal 10 Milyar dan omset maksimal 50 Milyar untuk kategori usaha menengah.
“Maka perlu upaya semua pihak baik pemerintah, akademisi , pelaku Usaha dan lain lain dapat mencari jalan keluar agar UMKM tetap bisa bertahan bahkan mampu menggerakkan ekonomi nasional sehingga ekonomi nasional tumbuh positif kembali,” jelasnya.
Dia pun berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan bimbingan kepada UMKM baik berupa pemberian modal kerja dengan bunga murah, akses pemasaran dalam dan luar negeri, peningkatan kualitas produk, pemberian lahan pertanian dan perkebunan , perlindungan dari produk negara asing dan lain lain.
“Untuk itu maka Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Seminar Nasional dengan tema optimalisasi Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Dan Keadilan Sosial,” jelas Atoq yang juga ketua Streering Committe (SC) pada acara tersebut.
Acara akan dilaksanakan melalui daring / zoom meeting, Selasa (9/3/21), pukul 19.00 – selesai. Menghadirkan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki sebagai keynotes speaker dan sambutan Koordinator Presidium MN KAHMI, Viva Yoga Mauladi. Dengan pembicara Ahmad Erani Yustika (Deputi Wakil Presiden RI), Elfri Jhonly (Ketua Hipka), Nining Soesilo, Ph.D. (Kepala UKM Center FEB UI), P. Totok Lusida (Ketua Umum DPP REI).
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post