Kronologi, Jakarta — DPP Partai Demokrat mengklaim memegang bukti ada money politics atau politik uang dalam perhelatan yang mengklaimKongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Eks kader senior Partai Demokrat Marzuki Alie yang diundang dalam KLB itu membantah adanya money politics.

“Setahu saya kan nggak (ada money politic), ada uang operasional ya, tapi nggak besarlah. Nggak, nggak besar. Saya dengar itu Rp 100 juta sampai akhir (KLB),” kata Marzuki Alie saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).

Marzuki Alie menceritakan uang operasional tersebut untuk kepentingan transportasi hingga penginapan. Mantan Ketua DPR RI 2004-2009 ini mengakui memang ada yang meminta uang cukup besar, namun dia tak ingin meluruskan Partai Demokrat justru berujung transaksional.

“Itu uang kecil, ongkos bolak-balik, hotel, nggak ada artinya lah. Ada yang minta besar-besar, ini kita bukan mau jual beli partai dibilang orang ini, kita bukan jual beli partai, kita inikan untuk meluruskan jalannya partai, kalau kamu nggak mau ya nggakpapa, gitu istilahnya lah. Memang ada yang mencoba mencari kesempatan,” ujarnya.

Selain itu, Marzuki mengaku sudah mengecek ke peserta KLB Partai Demokrat lainya dan tak menemukan adanya money politics. Marzuki Alie membandingkan KLB Partai Demokrat ini dengan kongres biasa yang dinilai ada uang ‘tembak’ ribuan dollar.

“Saya lihat begitu sih (tak ada money politics), boleh ditanya semuanya, nggak ada uang besar-besar, nggak ada. Kalau Rp 100 juta masih kalah dari kongres biasa. Kongres biasa itu jor-joran, gila-gilaan. Hari-hari H-nya tembak 10 ribu dollar, kan gila itu,” tegas Marzuki.

“Kalau ini nggak ada apa-apanya, menurut saya ya, karena saya cek juga, saya tanya orang-orangnya,” imbuhnya.

DPP Partai Demokrat sebelumnya mengutuk keras perhelatan politik yang menamakan diri KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, untuk melengserkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. PD mengklaim ada money politics atau politik uang di KLB itu.

“Peserta kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara yang ditawari insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kabupaten/kota/provinsi itu,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Herzaky menyebut rencana pelaksanaan KLB itu ilegal atau bodong. Selain itu, dia menyebut para pemilik suara sah yang enggan hadir mendapat ancaman.

“Berdasarkan penuturan para kader dan pemilik suara sah yang diancam karena menolak hadir, merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD dari Ketua Umum PD yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020,” sebut Herzaky.