Kronologi, Jakarta — Mantan Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani diminta untuk tidak terlalu bernafsu menyerang Gubernur DKI Anies Baswedan terkait banjir di Ibu Kota.

Pasalanya, Politikus PAN DKI itu selama ini begitu gencar mengkritik dan cenderung tendensius terhadap pribadi Anies. Bahkan, Zita menuding Anies tidak bekerja dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad menganggap pernyataan Zita tersebut terkesan dipaksakan dan tidak berdasar.

Apalagi, Syaiful menyebut, hasil kajian dari studi banding Pansus Banjir DPRD DKI, yang selama ini dijadikan amunisi untuk melancarkan kritik tak relevan lagi untuk menajawab persoalan Jakarta.

Sebab, Surabaya dan Semarang yang manjadi daerah sebagai lokasi kunjungan kerja tempat ‘Pansus belajar’, ternyata di daerah tersebut justru beberapa kali mengalami banjir besar.

“Kita tetap hargai Pansus Banjir DPDRD, kita apresiasi karena mereka sudah bekerja. Meskipun, hasilnya tidak bisa dijadikan rujukan atau referensi dalam penanganan banjir di Jakarta. Karena kan mereka berkunjung ke Surabaya pada 22 Oktober, tapi setelah kunjungan Pansus itu Surabaya dan Semarang malah banjir besar,” kata Syaiful kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).

Sebagaimana diketahui, sepanjang akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, Surabaya tercatat beberapa kali dihantam banjir besar. Diantaranya adalah pada November dan Desember 2020, serta Januari 2021. Sedangkan Kota Semarang di awal tahun 2021 ini juga beberapa kali dilanda banjir besar hingga melumpuhkan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Stasiun Semarang Tawang.

Bahkan, terbaru, pada 23 Februari 2020 kemarin, banjir masuk ke kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Sejumlah motor dan mobil tak luput juga ikut terendam banjir.

Karena itu, Syaiful mempertanyakan klaim keberhasilan hasil kajian Pansus Banjir DPRD DKI di dua daerah tersebut.

Dia juga menyebut, kritik Zita keliru dengan menyebut Anies tidak bekerja terkait persoalan banjir Jakarta. Karena, menurut Syaiful, faktanya adalah dampak dan korban banjir Jakarta pada akhir pekan lalu berkurang drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai data di BPBD DKI titik genangan yang terdampak hanya 200 dari total 30.000 RT di DKI atau hanya 0,6 persen yang terdampak.

Selain itu, Zita juga diminta tak tutup mata terkait banjir Jakarta yang surut hanya dalam waktu satu hari atau lebih pendek dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau bicara banjir Jakarta, ukuran kerja atau kinerja Pemprov ya harus dilihat dari dampak itu, misalnya jangakaun banjirnya berkurang, waktu surutnya lebih cepat. Yang ditunggu masyarakat kan itu,” tutur Syaiful.

“Jadi, kalau sekarang dampaknya berkurang, ya saya kira harus diapresiasi. Dewan tidak boleh mengabaikan kerja Pemprov DKI,” sambungnya.

Terlebih, Syaiful menambahkan, dalam beberapa kesempatan Zita juga meminta persoalan banjir Jakarta tidak ditarik-tarik ke ranah politik. Tetapi justru dia sendiri yang terkesan mempolitisir.

“Kalau sekarang dia mengabaikan kerja Pemprov, ya justru nanti Zita yang akan dinilai politis. Kemaren kan dia selalu bicara, ‘jangan dilihat secara politis’, tapi justru dia yang malah berpolitik. Meskipun DPRD ya lembaga politik, harusnya bilang aja berpolitik, tapi harus tetap objektif lah, masak bilang Pemprov tidak kerja,” ungkap Syaiful.

Namun demikian, Syaiful berharap, wakil rakyat di DPRD DKI tetap melakukan fungsi kontrolnya dengan menyampaikan kritik terhadap kinerja jajaran eksekutif. Tetapi, menurutnya, dewan tidak boleh juga menyangkal apa yang sudah dikerjakan.

“Kalau menyampaikan kritik gak masalah, cuma harus objektif. Kalau Pemprov dianggap belum maksimal ya, tapi jangan lantas dianggap tidak bekerja, itu kan subyektif sekali dan cenderung menyerang menurut saya,” ucap Syaiful.