Kronologi, Jakarta — Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta pemerintah untuk menghentikan vaksin nusantara demi kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia.
Pasalnya, vaksin nusantara yang mengandung vaksin dendritik, yang diketahui banyak digunakan untuk terapi kepada pasien kanker yang merupakan terapi yang bersifat individual.
Menurut Pandu, untuk imunoterapi kanker bukan karena setiap orang diberi jumlah sel dendritik, tetapi karena setiap orang sel dendritik-nya bisa mendapat perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini yang disesuaikan adalah perlakuan terhadap sel dendritik tersebut.
“Jadi pada imunoterapi kanker sel dendritik tetap diberi antigen, tetapi antigennya bisa dari tumornya dia sendiri. Karena itu sifatnya personal,” kata Pandu dalam pernyataan resminya, Sabtu (20/2/2021).
Pandu kenudian memberikan dua catatan penting terkait vaksin nusantara. Pertama, membandingkan perbedaan sel dendritik pada terapi kanker dengan vaksin dendritik. Bahwa untuk terapi kanker sel dendritik yang dibiakan ditambahkan antigen tumor diisolasi dari darah pasien untuk kemudian disuntikkan kembali kepada pasien tersebut. “Sementara, pada vaksin, sel dendritik ditambahkan antigen virus,” ujarnya.
Kedua, bahwa sel dendritik perlu pelayanan medis khusus karena membutuhkan peralatan canggih, ruang steril, dan inkubator CO2, dan adanya potensi risiko.
Dengan demikian, sangat besar risiko, antara lain sterilitas, pirogen (ikutnya mikroba yang menyebabkan infeksi), dan tidak terstandar potensi vaksin karena pembuatan individual.
“Jadi, sebenarnya sel dendritik untuk terapi bersifat individual, dikembangkan untuk terapi kanker. Sehingga tidak layak untuk vaksinasi massal,” tegas Pandu.
Oleh karena itu, Pandu Riono meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera menghentikan vaksin nusantara demi kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia.
“Itu kan menggunakan anggaran pemerintah (Kemenkes) atas kuasa Pak Terawan sewaktu menjabat Menkes,” ucapnya. Sementara itu, ahli biomolekuler dan vaksinolog, Ines Atmosukarto berpandangan bahwa vaksin nusantara datanya diduga belum terlihat. Data uji klinis I belum terlihat dan belum d-iupdate ke data uji klinis global.
“Seharusnya tercatat semua di situ, terakhir saya cek belum ada update hasil uji klinisnya. Apakah vaksin tersebut aman, datanya belum aman,” kata Ines.
Menurut Ines, ada prosedur yang harus dilewati, yakni mendapat izin dari Komite Etik, setiap protokol uji klinis dapat izin dari mereka.
“Yang perlu dicari Komisi Etik mana yang mengizinkan ini, apakah mereka sudah mendapatkan data yang lengkap,” tanya Ines.
Untuk diketahui, vaksin nusantara yang inisiasi mantan Menkes Terawan Agus Putranto, memulai tahap uji klinis kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang, Selasa (16/2). Penelitian ini dilaksanakan di RS Kariadi Semarang bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post