Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Presiden Jokowi segera menuntaskan masalah legalitas pembentukan BRIN yang hingga saat ini terkatung-katung. Presiden harus berani menegaskan kepada bawahannya agar Perpres BRIN yang sudah ditandatangani dimasukan ke dalam Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI).

“Jangan sampai terkesan Pemerintahan Jokowi tidak solid dan lemah manajemennya. Sebab kalau Pemerintah solid, tentunya soal administratif seperti ini dapat segera diselesaikan. Tidak molor hampir 2 tahun sejak dilantiknya Kabinet Jokowi Jilid Kedua,” kata Mulyanto, Kamis (18/2/2021).

Mulyanto heran, dalam penerbitan Perpres BRIN i,Presiden seperti disandera oleh anak buahnya. Pasalnya, Perpres yang sudah disetujui Kemenpan RB, sudah diberi nomor dan ditandangani oleh Presiden, ternyata tertahan di Kemenkumham, tidak diundangkan untuk masuk ke dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

Bahkan, Perpres yang tidak selesai-selesai ini malah dikembalikan lagi ke Sekretariat Negara. Akibat ketidakjelasan kelembagaan Iptek yang ada, maka otomatis tidak ada pejabat resmi definitif di Kemenristek/BRIN. Begitu juga implementasi program dan serapan anggaran yang rendah.

Dirinya menganggap, ini logika dasar dalam birokrasi, yakni soal delivery system pembangunan. Jika regulasinya (Perpres) belum ada, maka kelembagaan menjadi tidak jelas dasar hukumnya. Bila sudah demikian, maka tidak ada pejabat yang dapat dilantik secara sah. Pejabat pelaksana, tidak mendapat tunjangan dan fasilitas normal.

Akibatnya, implementasi program dan realisasi anggaran tidak ada jaminan dapat terlaksana dengan baik.

“Yang lebih menyedihkan adalah terkatung-katungnya nasib para peneliti akibat unit organisasi penelitian mereka, khususnya di luar LPNK Ristek, yang sudah akan dihapus, termasuk di Badan Keahlian DPR RI, padahal lembaga induknya sendiri, yakni BRIN belum terbentuk,” kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan seharusnya Presiden dapat menyelesaikan masalah manajemen yang amburadul ini. Sebab masalah ini murni wilayah eksekutif. Karena, jangan menimbulkan kesan Pemerintah tidak solid dengan kualitas manajemen rendah. Selain itu, ini dapat menjadi preseden buruk dalam pembangunan Iptek nasional.

Padahal, kepada masyarakat Pemerintah janji akan mengembangkan inovasi sebagai motor dan engine of growth bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.

“Kok bisa-bisanya Presiden disandera anak buahnya. Ini mengherankan,” tandas Mulyanto, yang pernah menjabat sebagai Sesmen Kementerian Ristek di Era SBY.

Perihal pengembalian draft Perpres BRIN dari Kemenkumham ke Sekneg ini disampaikan Menristek saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ristek/ Kepala BRIN.

Dalam Rapat Kerja tersebut Mulyanto mendesak Menristek dan Pimpinan Komisi VII DPR RI untuk melaksanakan rapat gabungan dengan Komisi II dan III DPR RI yang mengundang Menristek, Menpan-RB, Menkumham dan Sekneg untuk segera membahas upaya percepatan terbitnya Perpres BRIN ini, agar berbagai persoalan kelembagaan Iptek dan SDM-nya dapat segera dituntaskan.

Seperti diketahui BRIN diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, dimana diatur ketentuan pada Pasal Pasal 48 ayat (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.

(2) Badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Presiden. (3) Ketentuan mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

“Sampai hari ini bentuk struktur kelembagaan BRIN masih belum jelas. Ini sudah lewat hampir dua tahun sejak kabinet dibentuk untuk memenuhi amanat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek. Ini tidak lazim. Anggarannya tersedia, namun kelembagaan dan SDM-nya masih belum jelas,” kata Mulyanto.