Adhan Dambea Soroti Minimnya Kegiatan Keagamaan di Pemprov Gorontalo

Kronologi, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea mengungkapkan bahwa kasus perselingkuhan yang melibatkan satu pejabat dan satu ASN di lingkup Pemprov Gorontalo karena minimnya kegiatan keagamaan.

Menurut Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kegiatan keagamaan tersebut penting demi membangun moral, terutama moral para abdi negara di lingkup Pemprov Gorontalo.

“Karena saya mengawasi apa yang sudah dibuat pemerintah termasuk kegiatan membangun moral rakyat. Dan ini selama saya masih Wali Kota (Gorontalo) tidak ada kedengaran kegiatan keagamaan (di Pemprov) ini,” kata Adhan Dambea lewat keterangannya kepada Kronologi.id, Jumat (12/2/2021).

Adhan juga menegaskan bahwa sikap kritisnya terhadap kinerja Gubernur dan Pemprov Gorontalo adalah karena itu kewajibannya sebagai anggota DPRD yang digaji oleh rakyat.

“Saya digaji oleh rakyat, dan saya tidak mau makan uang haram, sehingga saya harus memaksimalkan tanggung jawab saya termasuk pengawasan,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Gorontalo ini sangat menyayangkan sikap Gubernur Rusli Habibie yang terkesan menyepelekan kegiatan keagamaan.

“Gubernur menganggap lebih penting kegiatan tour dari Makassar sampai Manado yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari pada kegiatan keagamaan,” ujar Adhan.

“Harusnya seimbang dunia dan akhirat, dia ini khalifah, harus memberi contoh bagi rakyatnya,” imbuhnya.

Adhan juga mencontohkan pembangunan Islamic Center yang hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya. Padahal hal itu telah direncanakan, dan disampaikan waktu kampanye. Bahkan DED sudah ada.

“Pada masa reses Desember 2020, saya didampingi petugas dari Dinas PU Provinsi Gorontalo meninjau lokasi pembangunan Islamic Center di belakang Polsek Kota Timur, Kelurahan Moodu. Ternyata tanah yang dibutuhkan untuk membangun Islamic Center 13 Ha tapi yang baru tersedia 0,5 ha menurut staf PU,” jelas Adhan.

Sementara terkait dengan masalah pandemi Covid-19, menurutnya tidak bisa jadi alasan bagi pemprov untuk tidak menggelar kegiatan keagamaan.

“Kalau alasan covid 19, kalau serius boleh ceramah agama bagi pegawai lewat virtual saja. Cuma memang ini tidak ada keinginan, cuma alasan dan sebagai buktinya pemerintah tidak serius dengan kegiatan keagamaan,” tegasnya.

Adhan juga mengaku jika soal kegiatan keagamaan ini sudah ia sampaikan ke Sekda, Kadis Pariwisata dan Karo Pemerintahan dan Kesra.

“Jadi bukan sekedar bicara soal pembangunan fisik tapi pembangunan moral. Oleh karenanya saya minta pemerintah jangan membohongi rakyat, saya kebetulan anggota dewan tahu persis apa yang dibuat pemerintah,” katanya.

“Alhamdulilah sudah umur 62 sebentar lagi 63 saya belum pikun, alhamdulilah saya masih mendapat kepercayaan menjadi wakil rakyat,” pungkasnya.