Anggap Terpilihnya Suharso Tak Sesuai AD/ART, Kader PPP Ancam Gelar Muktamar Tandingan

Kronologi, Jakarta — Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menamai diri Gerakan Penyelamatan-PPP (GP-PPP) mengancam akan menggelar Muktamar tandingan.

Alasannya, karena mereka menganggap proses keterpilihan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa tak sesuai AD/ART Partai. Selain itu, mereka juga mempertanyakan susunan kepengurusan harian DPP PPP periode 2020-2025 hasil Muktamar PPP ke-IX Makassar.

GP-PPP ini diinisiasi mantan pengurus DPP PPP Periode 2016-2020, antara lain, Rusli Effendi, Rudiman, Makmun Halim, Mustaqim, Muhlisin, Hj. Maryam Thowil, dan Joko Krismianto.

“Meminta Ketua Umum terpilih di Muktamar IX dan anggota tim formatur untuk meninjau kembali susunan pengurus PPP periode 2020-2025, mengubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen, dan mengutamakan kader pejuang PPP yang sudah berkiprah,” kata Rusli Efendi, Selasa (9/2/2021)

“Setelah kami cermati, pelajari, dan menimbang ternyata proses keterpilihan Ketua Umum DPP PPP tak sesuai AD/ART Partai, berikut dalam penyusunan pengurus DPP PPP yang terdiri dari 45 orang pengurus,” imbuhnya.

Selain itu, GP-PPP juga meminta Menkumham Yasonna Laoly agar menolak mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP sampai masalah internal partai selesai.

GP-PPP juga mempersoalkan majunya Suharso dalam Muktamar. GP-PPP menilai, Suharso maju karena ada intervensi Presiden Jokowi.

“Adanya dugaan kuat sebelum dan pada saat Muktamar IX, intervensi Istana, Plt Ketua Umum terpilih Suharso Monoarfa maju bukan karena atas panggilan untuk membesarkan dan menyelamatkan PPP, tetapi lebih pada perintah Presiden,” kata Rusli.

Rusli menyatakan jika protes ini tak direspons, GP-PPP akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan menggelar Muktamar tandingan.

“Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Ketua Umum terpilih dan anggota formatur maka kami atas nama GP-PPP dan komponen-komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/wakil Sekjen,” tutup Rusli mengakhiri sikap GP-PPP.