Kronologi, Jakarta — Epidemiolog dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif menyindir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sebagai kebijakan yang tidak jelas.

Karenanya, dia menyarankan Pemprov DKI agar tidak mengikuti kebijakan tersebut.

“Tidak usah diikuti oleh DKI, kebijakan Pemerintah yang tidak jelas itu,” kata Syahrizal saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam instruksi ini, aturan PPKM Mikro lebih longgar dibanding PPKM. Sebab pemerintah merelaksasi limitasi kegiatan usaha dari 25 persen menjadi 50 persen kapasitas. Selain itu, jam operasional sektor usaha juga ditambah dari pukul 19.00, menjadi 21.00.

Menurut dia, jika mau menerapkan kebijakan pengetatan level mikro itu semestinya dilakukan di awal pandemi. Dengan situasi penularan yang tinggi seperti sekarang PPKM Mikro tidak bakal bisa membantu mengendalikan pagebluk ini.

“Lebih baik pemerintah pastikan untuk mengendalikan kerumunan dan tingkatkan tracingkalau mau menekan penularan virus ini,” ujarnya.

Salah satu upaya mencegah kerumunan, kata Syahrizal, bisa dilakukan dengan melarang penyelenggaraan resepsi pernikahan yang mengundang banyak orang. Menurut dia, kegiatan resepsi pernikahan sangat berpotensi terjadi penularan wabah ini.

“Terutama resepsi di rumah. Meski yang diundang 150 orang juga tetap bahaya di situasi sekarang.”

Namun, Syahrizal melanjutkan, kebijakan yang paling utama harus dilakukan pemerintah adalah melaksanakan pengetesan, pelacakan dan isolasi atau 3T. Dengan langkah itu pemerintah bisa mencegah orang yang positif menyebarkan virus ke banyak orang.

“Sekarang positivity rate itu 20 persen. Itu artinya masih banyak orang yang positif tidak terlacak pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Syahrizal juga menyoroti data epidemiologi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. Padahal pandemi ini sudah mau berjalan setahun. “Koordinasi saja sampai sekarang tidak bagus. Apa yang mau diharapkan,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Gubenur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan memperketat pengawasan di perkampungan atau rukun warga yang menjadi wilayah pengendalian ketat atau WPK, seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kami juga sudah membuat, mengeluarkan, membagikan, buku panduan terkait Kampung Siaga dan sebagainya,” kata Riza di Balai Kota DKI, Senin, 8 Februari 2021. Adapun PSBB di DKI telah diputuskan diperpanjang hingga 22 Februari mendatang mengikuti PPKM Mikro.