Kronologi, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR mencecar sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pertanian (Kementan) terkait dengan program lumbung pangan hingga produksi kedelai Indonesia. Pertanyaan mereka disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari ini, Selasa (2/2/2021).

Rapat itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Momon Rusmono, Direktur Jendera (Dirjen) Tanaman Pangan Suwandi, Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, dan Dirjen Prasarana dan Saran (PSP) Sarwo Edhy,

Anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra Endro Hermono mengungkapkan berdasarkan informasi di lapangan produksi food estate Kalimantan Tengah justru menurun. Oleh sebab itu, ia meminta Kementan menjelaskan penyebab penurunan produksi pangan di kawasan food estate tersebut.

“Kami mendapatkan informasi, bahwa produksi food estate Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah terjadi penurunan produktivitas dibandingkan dengan sebelum program food estate. Kami mohon penjelasan,” ujarnya.

Sepakat, Anggota Komisi IV dari Fraksi Nasdem Julie Sutrisno Laiskodat menuturkan sejumlah petani di salah satu kawasan food estate mengeluhkan produksinya justru turun. Pasalnya, terjadi perubahan pola tanam mengikuti anjuran pemerintah.

“Di Kalimantan Tengah, ada Desa Belanti, yang merupakan salah satu area pengembangan food estate di Pulau Pisau terkait dengan penurunan hasil produksi padi mereka. Keluhan petani di Desa Belanti, anjuran pemerintah perubahan pola tanam yang sebelumnya 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun, sehingga tidak sesuai dengan kebiasaan petani setempat dan mengakibatkan panen mereka tidak maksimal,” tuturnya.

Seperti diketahui, food estate merupakan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan menjadi solusi impor pangan Indonesia. Jokowi meminta jajarannya untuk menyelesaikan program food estate di Sumatera Utara (Sumut) dan Kalimantan Tengah tahun ini.

Sementara itu, Kementerian Pertanian pernah mengklaim petani di kawasan food estate Kalimantan Tengah bersiap melakukan panen dengan prediksi rata-rata hasil panen mencapai 4-6 ton per hektar (ha).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan permasalahan penurunan produktivitas tersebut hanya terjadi di salah satu lahan milik petani karena serangan hama tikus. Akibatnya, tanaman padi mereka terpaksa dipanen.

“Penjelasan dari Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setelah kunjungan ke sana dan penjelasan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi itu ada petani yang lahannya kena tikus, daripada habis maka langsung dipanen,” terangnya.

Sarwo justru mengklaim jika program food estate ini berhasil. Pasalnya, produktivitas hasil pertanian usai program food estate ini justru meningkat dari rata-rata 3 ton-4 ton per hektar (ha) menjadi 5,6 ton hingga 6,4 ton per ha.

“Artinya, kalau menurut kami food estate ini berhasil, kira-kira begitu,” ucapnya.

Selain pertanyaan mengenai food estate, Komisi IV juga mempertanyakan soal produksi kedelai di Indonesia. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada kedelai impor di mana saat ini harga kedelai impor masih melambung.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar Alien Mus menilai Kementerian Pertanian hendaknya membuat target produksi kedelai dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab, dari sisi kualitas kedelai produksi Indonesia tidak berbeda dengan kedelai impor.

“Kemarin saya rapat dengan importir kedelai, perajin tahu dan tempe mereka katakan sebenarnya Indonesia ini bisa dipakai kedelainya, karena kualitasnya tidak bisa dibedakan dari luar dan dalam negeri, tapi memang ada beda besar dan kecilnya,” tuturnya.

Senada, Anggota Komisi IV dari Fraksi PAN Haerudin menyatakan Kementerian Pertanian hendaknya mengembangkan penelitian untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Sebab, berdasarkan fakta di lapangan terdapat sejumlah petani yang masih menekuni tanaman kedelai.

“Mungkin kita salah kalkulasi tentang pupuk, bisa jadi yang dulunya cocok sekarang tidak cocok. Ini butuh penelitian dan pengembangan maka Balitbang Kementerian Pertanian dikembangkan kedelai yang baik seperti apa,” ucapnya.