Kronologi, Jakarta — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku kapok menggunakan data kementerian yang dipimpinnya untuk program vaksinasi Covid-19.
Ia pun lebih memilih menggunakan data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi kepada masyarakat.
“Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil,” kata Budi dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN SuCi di Youtube, Jakarta (20/1/2021), kemarin.
“Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, based-nya untuk rakyat di atas 17 tahun,” imbuhnya.
Pemerintah diketahui menargetkan pemberian vaksin terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia. Proses vaksinasi dilakukan secara bertahap dalam periode 15 bulan, terhitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.
Lebih lanjut Budi mengatakan pada distribusi 1,2 juta vaksin tahap pertama beberapa waktu lalu menemui sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait tempat penyimpanan vaksin.
Pada acara yang sama, Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menyebut, lemari cold chain yang digunakan untuk penyimpanan vaksin tidak mencukupi.
Kapasitas yang tak mencukupi itu menurutnya karena vaksin untuk penyakit lainnya menumpuk di tempat penyimpanan.
“Kenapa bisa penuh? Salah hitung. Ini masih di provinsi lho. Setelah dilihat, saya baru tahu, setiap tahun kita vaksinasi reguler setiap tahunnya antara 130-200 juta. Vaksin TBC, polio, difteri dan sebagainya,” paparnya.
Ia mengatakan, vaksin-vaksin penyakit lain itu menumpuk lantaran kurang digunakan sejak Covid-19 di Indonesia.
“Rupanya karena tahun kemarin Covid, jadi vaksinasi kurang tuh posyandu-posyandu. Akibatnya vaksin enggak kepake, ditaruh di lemari es di sana, begitu kita kirim penuh, sudah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic,” pungkasnya.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post