Kronologi, Jakarta – Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap, silahturahmi calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang ke Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak jelas tujuan agendanya.

“Tak jelas benar tujuan agenda itu. Hanya saja, seperti tercuit di Twitter AHY, ketum PD, bahwa AHY berharap calon Kapolri initberlaku adil. Bahwa hukum di atas semua kepentingan dan golongan,” kata Ray dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

Ray menilai, ciutan AHY, kunjungan ini tidak dalam rangka tugas apapun, tidak pula untuk kepentingan penegakan hukum, dan hal lain yang terkait dengan tupoksi kepolisian.

Lalu apa? Jawaban yang masih tersedia adalah kemungkinan silaturrahmi jelang fit and propert test calon kapolri di DPR.

“Nah, di sinilah persoalannya. Calon kapolri melakukan silaturrahmi yang lebih bernuansa politis dari pada penegakan hukum dan ketertiban itu sesuatu yang kurang tepat dan etis,” tuturnya.

Ray menjelaskan, institusi polisi dan Kapolri itu bersifat independen. Sekalipun secara struktural di bawah presiden, tapi kewenangan untuk melaksanakan tugas sepenuhnya independen dan parsial.

Karena independen itu, bahkan presiden sekalipun tidak dapat semena-mena menunjuk calon Kapolri. Selain harus melibatkan Kompolnas dan Wanjakti, maka juga harus sepersetujuan DPR.

Oleh karena itu, lanjut Ray, sejatinya polisi tidak dibawa ke dalan urusan politik. Dukungan atau penolakan di DPR, misalnya, tidak boleh dikaitkan dengan lobi politik tertentu, tapi harus melalui penajaman visi dan pengungkapan kinerja.

Calon Kapolri, pinta Ray, harus dibebaskan dari beban dan hutang budi politik. Tujuannya, agar dapat menegakan hukum secara independen dan tanpa pandang bulu.

“Calon kapolri yang menarik dukungan politik akan punya kecenderungan tidak bersikap netral dan independen. Yang pada gilirannya membuat independensi polisi terciderai. Adapun urusan melobi kekuatan partai, merupakan tugas presiden, tentunya didukung oleh koalisi partai pendukung presiden,” ujarnya.

Untuk memperteguh independensi dimaksud, maka dibuat mekanisme fit and propert test di DPR. Di ruangan inilah interaksi Cakapolri dengan kekuatan partai bertemu. Membahas visi- misi, program dan tentu mengungkap rekam jejak sang calon.

“Inilah forum yang tepat bagi cakapolri menarik dukungan politik baginya. Bukan di kantor-kantor partai, atau di tempat lain yang sifatnya tertutup,” ingatnya.

Selain itu, sambung mantan aktivis 98 ini, DPR itu memilih banyak komisioner dan pejabat negara independen lainnya. Dan sejauh ini, belum pernah mendengar ada di antara mereka yang secara khusus berkunjung ke kantor atau rumah ketua umum partai politik.

“Saya kira tradisi baik ini harus dipertahankan. Bahwa calon pejabat negara yang bersifat independen hanya akan menarik dukungan dan simpati partai di ruang sidang fit and propert test DPR serta rekam jejak prestasi yang memukau,” pungkasnya.