Kronologi, Jakarta — Penyidik KPK memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras terkait korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. KPK mendalami terkait pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
“Hartono Laras didalami pengetahuannya mengenai tahapan dan proses pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (15/1/2021).
Pemeriksaan terhadap Hartono dilakukan pada Kamis (14/1) kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.
Selain Hartono, KPK juga memeriksa Muhammad Rakyan Ikram selaku wiraswasta. Ali menyebut perusahaan Ikram diduga mendapat proyek pengadaan bansos Corona.
“Muhammad Rakyan Ikram didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI,” ujar Ali.
Tak hanya itu, KPK juga memanggil dua pihak swasta lain yakni Helmi Rifai dan Raditya Buana. Terhadap keduanya, KPK mencari tahu perihal proses pembayaran proyek bansos hingga aktifitas penukaran uang asing ke rupiah yang diduga untuk keperluan Juliari Batubara.
Dalam kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat. Beberapa tempat yang digeledah di antranya yakni gedung Patra Jasa dan Soho Capital, Podomoro City, Jl Letjend S Parman, Jakarta Barat, sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, serta sebuah tempat di Jatikramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Juliari Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.
Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.
KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.
“Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.
“Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” imbuh Firli.
Editor: Alfian Riafil A
Discussion about this post