Kronologi, Gorontalo – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa kelima Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Dan memutuskan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabgor tidak bersalah serta merehabilitasi nama baik masing-masing teradu.

“Berkenaan dengan pertimbangan, para teradu terbukti tidak proesional menindaklanjuti rekomendasi a quo. DKPP perlu menjatuhkan sanksi lebih berat kepada teradu I, selaku Ketua KPU Kabupaten Gorontalo dalam rangka memberikan peringatan agar kedepan teradu lebih serius dan bertanggungjawab menjalakan tugas dan kewenangan,” kata Anggota DKPP, Dr Teguh Prasetyo dalam live streaming melalui akun resmi DKPP di Facebook.

DKPP menilai, dalil aduan pengadu (Robin Bilondatu) terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf f dan huruf h junto pasal 15 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan perilaku penyelenggara pemilihan umum.

“Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan sebagaimana diuraikan direkomendasi a quo tiga kegiatan yang melibatkan Bupati sebagai calon petahana telah memenuhi unsur 71 ayat 3 undang-undang pemilihan. Bahwa produksi handsanitaizer NDP912 identik dengan slogan pemenangan calon Bupati petahana, yakni Nelson Dua Periode sedangkan angka 912 mengarah pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 bulan 12 Desember 2020,” jelas Teguh.

Selanjutnya, jelajah wisata bersama komunitas motor matic dibeberapa lokasi berdasarkan kalender of event pemerintah kabupaten gorontalo semula diagendakan bulan Oktober 2020 dimajukan menjadi bulan Juli 2020 serta pengadaan dan penyerahaan program bantuan perikanan dilaksanakan setelah mendaftar sebagai calon Bupati.

“Pasal 71 ayat 3 juga dimaksudkan undang-undang untuk memagari calon petahanana tidak melakukan kecurangan terselubung, menggunakan program kegiatan dan anggaran daerah untuk menaikan citra diri serta mempengaruhi pemilih,” ujar Teguh.

DKPP juga menilai dalam kesimpulan para teradu yang menyatakan tidak dapat dibenarkan secara etika. Teradu sebagai penyelenggara pemilu semestinya memiliki kepekaan dan wawasan yang luas dalam menghadapi dinamika politik daerah sehingga dapat menangkap intensi suatu program atau kegaiatan sebagai bentuk penyalagunaan jabatan.

“Sikap penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan-undangan, tetapi juga sebagaimana tugas dan kewenangan dimiliki dapat menghadirkan keadilan demi terwujudnya Pilkada yang berintegritas,” terang Teguh.

“Berdasarkan pertimbangan dan keputusan DKPP, menjatuhkan sanksi dan peringatan keras pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu I, Rasid Sayiu terhitung sejak keputusan dibacakan. Menjatuhkan peringatan keras kepada teradu II Kadir Mertosono, teradu III Rusli Utiarahman, teradu IV Rivon Umar, dan teradu V Rasid Patamani sejak keputusan dibacakan,” tegas Teguh.

“Merehabilitasi nama baik teradu I Wahyudin Akili selaku ketua merangkat anggota Bawaslu, teradu II Mohamad Fadjri Arsyad, dan teradu III Alexander Kaaba masing-masing sebagai anggota Bawaslu terhitung sejak putusan dibacakan,” imbuh dia.