Kronologi, Jakarta — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui jika penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional belum optimal. Ini disebabkan oleh data milik pemerintah yang belum lengkap.

Hal tersebut disampaikan Risma dalam rapat perdananya sebagai Mensos dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Risma menyebut, perbaikan data penerima bantuan sosial tunai (BST) tersebut kini menjadi PR utama dirinya di Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kendalanya adalah disebabkan karena data yang tidak lengkap, sekarang lagi menjadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi, karena tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami,” kata Risma.

Risma mengatakan, tahun ini Kemensos bakal terus memperbaiki data tersebut. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan data bersama kementerian dan lembaga terkait.

Terkait data terintegrasi tersebut, Risma pun menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Untuk kita bersama-sama gunakan data yang sama, sehingga ke depan bisa kita petakan, sehingga (penyaluran bansos) jadi lebih terukur,” ujar Risma.

Sudah Diingatkan Haji Lulung

Diketahui, sebelumnya, Legislator Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) telah mengingatkan Mensos Risma agar tidak dulu blusukan.

Menurut Haji Lulung, ketimbang sibuk blusukan keliling Jakarta memburu tunawisma, Risma sebaiknya memprioritaskan dulu pekerjaan di Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, di masa Pandemi Covid-19 ini tugas utama Risma adalah membenahi data warga penerima Bansos BST, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tanpa ada pemotongan.

“Bu Risma nanti malah tidak konsen pada fungsi tugas utamanya sebagai Mensos. Jadi, jangan sampai terkesan sengaja bikin desain pencitraan seperti yang dicurigai publik. Masyarakat sudah malas ngelihat yang begitu itu. Artinya, blusukan Risma kan menyinggung pekerjaan orang lain tu, sudah lah serahkan saja itu ke Satpol PP dan Dinsos DKI,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jakarta 3 itu.

Dijelaskan Haji Lulung, BLT pengganti Bansos Sembako itu merupakan pelaksanaan program perlindungan sosial yang amat sangat ditunggu warga di masa Pandemi.

“Warga menunggu kiriman Bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka,” imbuhnya.

“Makanya, ketimbang sibuk blusukan Bu Risma sebaiknya memprioritaskan Bansos BLT dulu, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak. Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma-tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan Bansos pemerintah,” pesan Ketum Bamus Betawi itu.

Diketahui, aksi blusukan Risma sejak dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) begitu menyedot perhatian publik. Bukannya fokus membenahi sengkarut korupsi Bansos di Kementeriannya, ia malah terlihat sibuk menemui para tunawisma di sejumlah titik di Ibu Kota, mulai dari bantaran sungai, kolong jembatan, kolong jalan tol, hingga menyisir trotoar Sudirman-Thamrin.

Sontak, aksi mantan Walikota Surabaya yang baru hitungan hari masuk Jakarta itu mendapat sorotan publik dan menuai pro kontra. Bahkan, tak sedikit yang menganggap blusukan ala Risma tersebut sebagai settingan dan pencitraan.