Kronologi, Jakarta — Sejak dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini alias Risma langsung blusukan di DKI Jakarta. Ia terlihat tancap gas menemui para tunawisma di sejumlah titik di Ibu Kota, mulai dari bantaran sungai, kolong jembatan, kolong jalan tol, hingga menyisir trotoar Sudirman-Thamrin.

Sontak, aksi mantan Walikota Surabaya yang baru hitungan hari masuk Jakarta itu mendapat sorotan publik dan menuai pro kontra. Tak sedikit yang menganggap blusukan ala Risma tersebut sebagai settingan dan pencitraan.

Legislator Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) ikut angkat suara. Dia menilai wajar bila tindakan pengganti Juliari Peter Batubara itu menyedot perhatian luas masyarakat.

Sebab, menurut Haji Lulung, sebagai menteri baru di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, publik berharap Risma membuat terobosan baru dalam mengatasi dampak sosial akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, Risma justru lebih memilih mengurus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tunawisma lokal di Jakarta.

Tindakan Risma keliling Jakarta ini pun dinilai tidak memiliki urgensi di tengah kondisi pemerintah berjibaku menanggulangi tingginya penyebaran kasus corona Covid-19.

“Kalau sekedar nyari tunawisma jangan Bu Risma, Satpol PP lebih jago. Data orang miskin kan semuanya tercatat di Dinas Sosial Pemda, mereka jangan dicari, tapi diberesin dengan sebuah kebijakan yang berpihak pada perbaikan kehidupan sosial mereka,” kata Haji Lulung kepada wartawan, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Anggota DPR RI ini lantas menyarankan, sebaiknya Risma memprioritaskan pekerjaan rumah (PR) di Kementerian Sosial (Kemensos). Saat ini tugas utama Risma adalah mencegah potensi lahirnya tunawisma-tunawisma baru di seluruh wilayah Indonesia imbas hantaman pandemi Covid-19, yang mengakibatkan ekonomi RI hampir kolaps.

Meskipun, kata Haji Lulung, mengurus tunawisma di DKI Jakarta juga bagian dari wilayah kerja Kementerian Sosial.

Namun, Ketum Bamus Betawi ini meminta Risma tidak mengusik kerja Gubernur Anies Baswedan di Pemprov DKI Jakarta.

“Bu Risma nanti malah tidak konsen pada fungsi tugas utamanya sebagai Mensos. Jadi, jangan sampai terkesan sengaja bikin desain pencitraan seperti yang dicurigai publik. Masyarakat sudah malas ngelihat yang begitu itu. Artinya, blusukan Risma kan menyinggung pekerjaan orang lain tu, sudah lah serahkan saja itu ke Satpol PP dan Dinsos DKI,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Sebagai Mensos, Haji Lulung melanjutkan, Risma harusnya membuat strategi atau kebijakan baru untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya satu atau dua orang tunawisma saja.

Hal tersebut, menurutnya, harus diawali dengan mengevaluasi kinerja jajaran internal pejabat Kemensos yang kemarin tersangkut korupsi Bansos di KPK.

“Bu Risma kan ada Sekjen, Dirjen dan staf di Kemensos, tolong utamakan program-program yang menunjang kerja Kemensos, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Haji Lulung.

Salah satu yang terpenting adalah pembaruan data warga penerima Bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tanpa ada pemotongan.

Dijelaskan Haji Lulung, BLT pengganti Bansos Sembako itu merupakan pelaksanaan program perlindungan sosial yang amat sangat ditunggu warga di masa Pandemi. “Warga menunggu kiriman Bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka,” imbuhnya.

Dia mengingatkan, bila penyaluran Bansos BLT tidak berjalan baik, aksi blusukan Risma akan semakin membuat publik berspekulasi dan menganggapnya sebagai manuver politik untuk menyerang pihak tertentu.

“Makanya, ketimbang sibuk blusukan Bu Risma sebaiknya memprioritaskan Bansos BLT dulu, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak. Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma-tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan Bansos pemerintah,” pesan Haji Lulung.

“Apa sih yang diinginkan dari blusukan seperti itu?, apa juga dampaknya terhadap persoalan Bansos?,” sambungnya.

“Apapun langkah Bu Risma, sebenarnya sah-sah saja. Tapi, tugas sebagai Mensos tidak boleh dinomorduakan, karena Bu Risma sekarang bukan lagi Walikota,” dia menambahkan.

Diketahui, sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengingatkan Mensos Risma agat segera meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial penanganan Covid-19 pada 2021. Data itu mencakup kualitas penerima bantuan, transparansi, hingga pemutakhiran.

KPK mengaku akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) soal penyaluran bansos skema baru. Diketahui, bentuk bantuan diubah dari sembako menjadi uang tunai yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia.

“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan yang diterima pers, Selasa (5/1/2021).

Kendati begitu, Kemensos masih punya pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan bansos. Salah satunya terkait akurasi data penerima.

“Terkait pengelolaan data di Kemsos, pada akhir 2020, KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan,” jelas Ipi.