F-Demokrat DKI Minta Anies Masukkan Korban PHK ke Daftar Penerima Bansos BLT

Kronologi, Jakarta — Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan memasukkan karyawan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK agar mendapatkan bantuan sosial langsung tunai (Bansos BLT).

“Korban baru yang di-PHK itu harus dimasukkan. Karena mereka bisa dianggap sebagai golongan tidak mampu dan rentan miskin,” kata Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Sebab, menurut dia, orang yang dirumahkan belum tentu pulang kampung. Sehingga mereka juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan menerima bantuan.

Diketahui, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk mendistribusikan bansos tunai. Data awal penerima bansos tunai berkisar 1,1 juta keluarga. Pada tahap awal bansos tunai akan diberikan selama empat bulan. Nilai bansos yang diberikan pemerintah Rp 300 ribu per bulan melalui Bank DKI.

“Selain bansos dari DKI, pemerintah pusat juga akan mendistribusikan bansos tunai. DKI dan pusat ini harus duduk bareng menyelesaikan warga yang belum terdata,” ungkap Ketua Komisi A itu.

Dalam mendistribusikan bansos tahap awal ini, politikus Demokrat itu menyarankan pemerintah menggunakan data lama penerima bansos sembako. Tujuannya adalah agar pemutakhiran data tidak dimanfaatkan untuk memasukkan orang yang tak berhak menerima.

“Karena data bansos yang lama kan kesalahannya cuma 2 persen. Jadi pakai data itu saja, lalu perbaiki yang 2 persen kesalahan itu,” imbuh Mujiyono.

Editor: Alfian Risfil A