Fraksi Demokrat DKI Minta Segera Perbaiki Data Penerima Cash Transfer BLT Bansos

Kronologi, Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) pengganti bantuan sosial (Bansos) Covid-19, sebagai pelaksanaan program perlindungan sosial.

Besaran BLT Bansos atau Cash Transfer yang akan diberikan sebesar Rp 300.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) selama 6 bulan mulai Januari 2021.

Penggantian bansos dari sembako menjadi uang tunai ini dilakukan agar masyarakat penerima mendapatkan haknya secara utuh serta tidak terpotong.

Mekanisme BLT yang akan dilakukan oleh Bank DKI dan kantor post ini juga dianggap lebih efektif penyalurannya dan bisa menghidupkan perekonomian warga di perkampungan Jakarta.

Namun, sampai saat ini jumlah penerima Bansos masih dalam tahap pendataan.

Fraksi Demokrat DPRD DKI mencatat, setidaknya ada enam poin penting yang harus diperhatikan Satgas Covid-19 DKI dalam mempersiapkan rencana pelaksanaan Bansos BLT Cash Transfer tersebut.

“Pertama, perbaikan existing data yang ada, seperti yang berhak (menerima) tapi belum masuk, dimana saat (Bansos Sembako) kemaren di lapangan diberlakukan kebijakan di RT/RW, dibagi dua untuk yang belum kebagian,” kata Anggota Fraksi Demokrat, Mujiyono, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Selanjutnya, partai besutan AHY itu meminta Pemda DKI cermat dalam mengakomodir warga yang terdampak Pandemi, seperti korban PHK baru yang saat ini belum masuk dalam list penerima.

“Ketiga, memutuskan secara tegas penerima harus bankable (buka rek Bank DKI atau bank negara lain) dengan syarat buka rekening yang lunak dan setoran awal terjangkau, maksimal 50 ribu,” katanya.

Menurut Mujiyono, poin ketiga ini dimaksudkan agar tidak terjadi antrian bila distribusi di kantor post yang berpotensi terjadi kerumunan dan melanggar protap kesehatan.

“Berikutnya, pengawasan harus diperketat baik eksekutif dan legislatif serta dibantu gugus tugas covid RT/RW yang sudah terbentuk diseluruh Jakarta, agar 6 bulan rencana pelaksaannya menjadi baik dan lancar dan diterima tepat waktu oleh masyarakat,” tegas Mujiyono.

“Terakhir, jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta,” imbuh Ketua Komisi A DPRD DKI itu menambahkan.

Editor: Alfian Risfil A