Ketua Komisi B DPRD DKI Minta Kasus Diskotek ‘New Monggo Mas’ Diusut Tuntas

Kronologi, Jakarta — Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz meminta Pemprov DKI tidak main-main terkait ulah Diskotek ‘New Monggo Mas’, yang nekat beroperasi di masa PSBB Jakarta. Apalagi, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta terbukti memergoki 9 orang pengunjung positif narkoba.

“Saya kira, ini adalah pelanggaran yang serius, Pemprov DKI harus memberi sanksi yang serius dan tegas. Apalagi, ini ditemukan ada narkoba,” kata Aziz saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Aziz pun meminta, kasus ini diproses sesuai aturan yang berlaku, sampai dengan pemberian sanksi terberat yaitu pencabutan izin. Termasuk juga kemungkinan kelalaian dari pihak Disparekraf dan Satpol PP, dalam hal pencegahan dan pengawasan.

“Saya minta ini diproses dan diusut tuntas, karena ini persoalan nyawa warga di tengah masa PSBB DKI dan tingginya kasus Covid. Pemprov jangan main-main. Ini harus ditindak tegas,” jelas Aziz.

Sebab, menurut Aziz, kalau kasus ini tidak ditindak tegas, maka tidak akan memberi efek jera terhadap tempat hiburan malam lain.

“Jangan sampai mereka menganggap ini kasus biasa, sehingga mereka tetap berani curi-curi buka secara diam-diam. Jadi, harus ada efek jera kepada yang lain,” tegas Aziz.

Soal apakah mereka nekat buka karena ada pembiaran atau ada pihak yang membekengi, Aziz menolak berspekulasi. Dia menilai, hal tersebut sepenuhnya menjadi bagian dari proses hukum.

“Saya tidak mau berspekulasi ya, biarkan nanti itu diproses oleh aparat yang berwenang, kalau ada, ya harus ditindak tegas,” katanya.

Meski begitu, politisi PKS ini tetap meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya di Disparekraf dan Satpol PP.

“Ya, saya minta dilakukan evaluasi kepada meraka, harus ada evaluasi menyeluruh. Ini kan tugas mereka mengawasi, memantau, dan mencegah. Bagaimana kok mereka bisa tidak tahu ada diskotek buka di tengah PSBB? Apalagi, ini ada narkoba disana, kok bisa tidak tahu?,” ucap Aziz penasaran.

Dia mengingatkan, bahwa operasi razia dan pengawasan terhadap tempat hiburan malam bandel harus dilakukan secara pro aktif.

Menurutnya, sebagai penegak Perda, Satpol PP juga tidak boleh bertindak seperti petugas pemadam kebakaran, yang hanya menunggu laporan.

“Makanya, nanti, kalau ternyata Disparekraf terbukti lalai, saya akan panggil untuk dimintai klarifikasi dari mereka, bagaimana ini semua bisa terjadi?. Karena, pengawasan harusnya kan tugas Disparekraf dan juga Satpol PP, mereka harusnya kolaborasi,” terang Aziz.

“Kita akan klarifikasi ini pengawasannya bagaimana? Apakah sebelumnya sudah ada info dari Disparekraf ke Satpol, tetapi Satpolnya tidak bergerak atau gimana? Apakah sudah diwarning, atau bagaimana, nanti kita tanyakan,” sambung Aziz.

Sebab, Aziz memandang, mestinya dua SKPD tersebut saling bekerja sama atau saling memberi informasi terkait dugaan terjadinya pelanggaran di lapangan.

“Misalnya, Satpol kasih info ke Disparekraf. Eh, ini ada Diskotek buka lho, gimana?. Jari, mestinya Satpol juga inisiatif melakukan pengawasan. Satpol jangan hanya mengandalkan nunggu laporan, baru mau gerak,” pesan Aziz.

Senada dengan Aziz, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarifudin menilai, kasus ini terjadi tak lepas dari akibat kelalaian dua SKPD Disparekraf dan Satpol PP. Sehingga, dia menyebut, keduanya juga harus bertanggung jawab.

“Ya, ini sepertinya kelalain dari Disparekraf dan Pol PP,” katanya.

Dia meminta, Pemprov DKI harus bertindak tegas dengan menutup Diskotik yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat itu.

Menurutnya, sanksi tegas harus diberikan lantaran selain nekat beroperasi di masa PSBB juga BNNP DKI menemukan pengunjung positif narkoba di Diskotek tersebut.

“Harus ditutup karena dalam masa PSBB Transisi. Sedangkan Disparekraf dan Satpol PP harus diberikan teguran. Agar tidak ada lagi Diskotek yang nekat buka di masa Pandemi seperti ini,” tutup Syarifudin.

Editor: Alfian Risfil A