Kronologi, Jakarta — Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan selalu menggelar demonstrasi setiap kali Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang tinjauan yudisial Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono mengatakan aksi unjuk rasa dilakukan untuk mengawal putusan MK dalam mengkaji UU Cipta Kerja.
“Kita ingin memastikan setiap kali persidangan dilakukan, setiap kali itu juga kaum buruh melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan adil,” kata Kahar disela-sela aksi di Gedung MK, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
KSPI mengajukan dua gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke MK. Pada November 2020, mereka mengajukan gugatan materiel untuk membatalkan 69 pasal UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Mereka menilai ada sejumlah masalah substansial. Beberapa di antaranya adalah pengurangan pesangon, PHK dipermudah, izin tenaga kerja asing dipermudah, dan penghapusan batasan kontrak.
Selain itu, pekan lalu KSPI juga mengajukan uji formil UI Cipta Kerja. Mereka menilai undang-undang itu bermasalah sejak dirancang, mulai dari minimnya keterlibatan publik hingga pembahasan yang tidak transparan.
“Dalam uji formil ini sudah secara resmi kita daftarkan juga dan kita ingin memastikan agar UU Cipta Kerja ini dibatalkan,” kata Kahar.
Gugatanuji materiil terhadap 12 poin dalam tiga pasal UU Cipta Kerja diajukan sembilan pemohon, diantaranya terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Gugatan tersebut disidangkan pertama kalinya hari ini, Selasa (24/11/2020) dengan nomor perkara 101/PUU-XVIII/2020.
Terdapat 12 poin yang diajukan untuk diuji oleh MK. Yakni aturan terkait lembaga pelatihan kerja pada Pasal 81 angka 1.
Aturan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja pada Pasal 81 angka 3. Aturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu angka 12, 13, 15, 16, dan 17.
Selanjutnya terkait pekerja outsourcing Pasal 81 angka 18, 19, dan 20. Aturan terkait waktu kerja Pasal 81 angka 21 dan 22.
Kemudian aturan terkait cuti pada Pasal 81 angka 23. Aturan tentang upah dan upah minimum pada Pasal 81 angka 24 sampai 36.
Lalu aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dan penghargaan masa kerja Pasal 81 angka 44 sampai 46, angka 51 sampai 56, serta angka 56 dan 58.
Juga aturan terkait penghapusan sanksi pidana pada Pasal 81 angka 62, 63, 65, dan 66. Hingga aturan terkait jaminan sosial pada Pasal 82 angka 1 dan 2, serta Pasal 83 angkat 1 dan 2.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post