Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyambut baik keputusan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk orang pertama diberikan vaksin.

“Itu melegakan itu kita sambut baik dan saya kira Presiden sangat mendengarkan nasihat masukan untuk mengharuskan vaksin Covid-19,” ujar Rahmad kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).

Menurut Rahmad, keputusan Jokowi menjadi orang pertama diberikan vaksin, akan memberikan kepercayaan pada masyarakat yang masih ragu.

“Baik terhadap keamanan dan keselamatan dan ini ditunjukkan oleh bapak Presiden dengan memberikan pernyataan siap untuk divaksin pertama,” imbuhnya.

Politikus PDIP menyatakan, kini masyarakat tinggal menunggu data keamanan dan kelayakan vaksin, baik yang berkerjasama dengan Cina maupun lainnya.

Kendati demikian, Rahmad mengakui, untuk melakukan vaksinasi kepada ratusan juta orang, bukanlah urusan mudah. Hal tersebut tidak seperti membalikkan telapak tangan.

“Butuh organisasi, butuh manajemen butuh persiapan butuh perencanaan yang matang. Yang perlu dipersiapkan utamanya sosialisasi kemudian tahap informasi kepada masyarakat skala prioritas sehingga siapa yang yg pertama dulu di vaksin kemudian prioritas kedua ketiga dan selanjutnya,” ungkapnya.

Hal ini, tegas Rahmad, tidak membuat rakyat menunggu bertanya-tanya, jika
memang nantinya vaksin sudah diberikan izin edar dan data keamanan sudah tersedia serta mencukupi.

“Karena kita juga terbatas nakes maupun tenaga para medis. Sehingga kita harus support dengan kesabaran penuh agar proses di lapangan berjalan dengan baik ya harus kita percayakan penuh pada pemerintah dan tenaga medis kita dalam rangka memobilisasi proses penyuntikkan. Karena, tidak hanya sekali dua kali sehingga butuh manajemen yang baik,” papar Rahmad.

Rahmad juga mengajak dan mengimbau kepada Pemda serta pihak rumah sakit baik swasta maupun pemerintah untuk berkoordinasi dengan baik terkait urusan vaksin ini. Terkait mekanisme vaksinisasi sebaiknya dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengatur.

“Karena ini penting ini adalah organisasi masa paling besar penyuntikkan ini kan butuh perencanaan yang matang kerjsama yang matang fungsi pengawasan yang matang. Saya kira ini kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan kita yakin percaya bahwa pemerintah bersama jajarannya dan Pemda, rumah sakit, mampu untuk melaksanakan dengan penuh kesabaran penuh menunggu giliran,” pungkasnya.