Sidang Perdana, JPU Sebut Ada Rekayasa Data dalam Kasus GORR

Kronologi, Gorontalo– Tim jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap sejumlah kekeliruan yang dilakukan terdakwa, IB dan FS, yang menyebabkan munculnya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Menurut anggota tim JPU, Anto Widi Nugroho, salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah menilai tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Di dakwaan kami dia ini (terdakwa) melanggar aturan mengenai proses penilaian. Jadi ternyata seorang penilai atau apraisal itu punya aturan sendiri. Itu dia dilanggar di situ,” kata Anto, Senin (14/12/2020).

Dia melanjutkan, terdakwa menilai tidak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melaksanakan prosesnya dengan benar. Selain itu, data pendukung juga direkayasa yang kemudian menyebabkan terjadinya dugaan korupsi.

“Yang direkayasa itu data-data dukung mengenai penilaian dia (terdakwa). Survei di lapangan, terus juga harga. Harganya itu dia. Kalau di dakwaan kami itu dia menyatakan bahwa GORR itu antara Rp20 ribu sampai Rp150 ribu,” ucap Anto.

“Ternyata informasi dari kepala desa di sana hanya antara Rp4 ribu sampai Rp7 ribu. Yang kedua adalah ini kan tanah negara, kalau tanah negara kan seharusnya tidak ada proses pergantian dan sebagainya karena itu tanah negara. Yang jelas ada Rp43 miliar negara dirugikan,” lanjutnya.

Untuk jarak dan luasan tanah, dia mengatakan bahwa nanti di persidangan akan diungkap terkait ukuran dan lokasi tanah negara tersebut yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembebasan.

“Nanti kita mau menghadirkan sekitar 500 lebih saksi. Tipikor ancamannya 20 tahun atau seumur hidup,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Editor : Zul