Kronologi, Jakarta — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang ikut dalam jumpa pers tertembaknya 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).
Muhammadiyah menilai sikap Dudung itu menunjukkan TNI telah keluar dari tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
“Menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak kepolisian,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP MuhammadiyahTrisno Raharjo dalam jumpa pers melalui akun YouTube Muhammadiyah Channel, Selasa (8/12/2020).
Trinso menyebut kehadiran Dudung itu menunjukkan TNI terlibat dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan. Dia menilai TNI telah keluar dari fungsinya.
“Hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI,” katanya.
Selain itu, Muhammadiyah berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi yang terbuka soal penambakan yang menewaskan 6 pengikut Habib Rizieq itu. Muhammadiyah juga mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen.
“Kami berharap masyarakat mendapat seluruh informasi sebagai perwujudan hak keterbukaan informasi terhadap segala proses yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani perkara ini dan tim yang telah bekerja dari Komnas HAM, begitu pula bila dibentuk tim independen oleh Presiden,” tuturnya.
Kepada masyarakat, Trisno mengimbau agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Dia meminta masyarakat menanti proses penegakan hukum.
“Kami berharap masyarakat tetap tanang dan tidak terprovokasi oleh upaya apapun guna menjaga ketertiban dan keamanan bersama sambil menanti langkah-langkah yang pasti dari semua yang berkepentingan dengan penegakan hukum,” ucap Trisno.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman diketahui ikut dalam jumpa pers soal tewasnya 6 anggota laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek setelah melakukan penyerangan kepada polisi. Dudung memastikan TNI akan mendukung Polri menegakkan kamtibmas hingga penegakan hukum.
“Pada prinsipnya Kodam Jaya Jayakarta sesuai UU yang diatur akan memberikan perbantuan kamtibmas dan penegakan hukum,” kata Dudung saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020).
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post