Kronologi, Jakarta – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan daerah mengedepankan ketepatan dalam persiapan Pilkada pada 9 Desember mendatang. Hal ini menyusul laporan hasil investigasi Ombudsman RI yang cukup mengejutkan.
“Hari H tinggal hitungan hari. Laporan Ombudsman merupakan cermin adanya hal yang belum tuntas menghadapi pesta demokrasi. DPR memberikan perhatian untuk hal ini,” kata Azis Syamsuddin, Jumat (4/12/2020).
Laporan Ombudsman RI, dari 31 KPU kabupaten/kota yang hanya 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran alat pelindung diri (APD) secara tepat waktu APD.
Politisi Partai Golkar itu menduga, kemungkinan jumlah APD yang belum tersalurkan lebih besar dari hasil investigasi yang dilakukan.
“Tentu saja, Ini menjadi alarm agar teman-teman di KPU segera mempercepat kinerja agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu. Semangat kita, Pilkada ini mampu menjawab hak konstitusi. Tapi juga mengedepankan keselamatan jiwa,” tegasnya.
Azis menyarankan Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian. Termasuk memenuhi kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan kepada unsur PPK hingga PPS.
Pasalnya, data yang ditujukan Satgas Covid-19, Kamis (3/12/2020) jumlah kasus baru bertambah 8.369 orang. Ini merupakan rekor harian tertinggi sejak dilanda pandemi.
Menurut data Kementerian Kesehatan, total kasus yang telah dikonfirmasi mencapai 557.877 orang dengan kasus aktif sebanyak 77.969 orang.
“Sekali lagi, kita berhadap Pilkada di tengah sebaran wabah ini, mampu kita tekan dengan sikap disiplin. Mentaati prokes sebagai wujud kepedulian terhadap sesama,” tuturnya.
Diketahui, Ombudsman RI melaksanakan pendataan secara serentak pada 28-30 November 2020 untuk memantau penyaluran APD oleh 31 KPU, baik kabupaten/kota, di antaranya KPU Kota Depok, KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kota Batam, KPU Kota Surabaya, dan KPU Kota Banjarmasin.
Penulis: Tio
Discussion about this post