Headline
Ketua Komisi A DPRD DKI Pertanyakan Sikap Fraksi PSI yang Tiba-tiba Balik Badan

Kronologi, Jakarta — Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mempertanyakan sikap inkonsisten alias mencla-mencle dari Fraksi PSI terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) Anggota Parlemen Kebon Sirih pada RAPBD DKI Tahun 2021.
Dia mengungkapkan, bahwa usulan kenaikan tunjangan legislator telah disetujui oleh semua fraksi dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) dewan. Namun, Fraksi PSI sebagai pendatang baru di DPRD DKI mendadak balik badan dengan menyatakan sikap menolak.
“Saya mempertanyakan kenapa di akhir ada fraksi yang balik badan,” kata Mujiyono, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Mujiyono menjelaskan, usul kenaikan tunjangan dewan pertama kali muncul dalam rapat pimpinan gabungan panitia khusus rencana kerja tahunan (RKT) dan revisi tata tertib dewan. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menginformasikan bahwa akan diusulkan kenaikan tunjangan karena sudah tiga tahun tidak naik.
Saat rapat, seluruh fraksi termasuk Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad setuju. Setelah disetujui semua legislator, pansus dibentuk membahas RKT itu.
Politisi Demokrat itu menuturkan, dalam rapat pansus PSI mengirim dua anggotanya yaitu Anggara Wicitra dan Justin Adrian Utayana. Seluruh wakil fraksi dalam pansus RKT menyetujui usul tunjangan tersebut. PSI juga menandatangani notulensinya.
Ketua Komisi bidang Pemerintan ini lantas mengakselerasikan usulan itu dengan anggaran kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD. Maka muncul angka Rp 580 miliar di Sekretariat (Sekwan) DPRD DKI, untuk penambahan tunjangan dan kegiatan yang ada di dewan.
Saat disampaikan ada penambahan Rp 580 miliar, menurut Mujiyono, Fraksi PSI menyetujui penambahan tersebut. Total tambahan di Sekwan DPRD DKI mencapai Rp 620 miliar, yang Rp 580 miliar di antaranya untuk berbagai kegiatan dewan.
“Kenapa di forum Badan Anggaran dan pansus tidak protes? Di ujung jalan mereka balik badan,” cetus Mujiyono penasaran.
Dijelaakan dia, anggaran Rp 580 miliar itu diperuntukkan kegiatan dewan selama setahun. Sejumlah kegiatan yang akan dilakukan dewan tahun depan di antaranya sosialisasi pra Raperda, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi, bimbingan teknis fraksi dan kunjungan lapangan komisi.
Selain itu, ada tambahan kuantitas kegiatan sosialisasi perda dari satu kali dalam sebulan menjadi empat kali.
“Uangnya juga tidak masuk kepada kami, tapi ke pihak ketiga yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD,” terang Mujiyono.
Editor: Alfian Risfil A
-
Regional2 hari ago
Jawaban Orang Tua Viecri soal Laporan Polisi Sopir Truk
-
Regional1 hari ago
Proyek Jalan GORR Pakai Material Timbunan Ilegal? Pengawas: Tanya Bos!
-
Megapolitan2 hari ago
Kongres MAPKB Diharapkan Jadi Momentum untuk ‘Merefresh Ulang’ Keluarga Besar Betawi
-
Regional2 hari ago
Sopir Truk di Gorontalo Lapor Polisi Usai Dianiaya 2 Pejabat
-
Nasional2 hari ago
MK Alami Degradasi Moral Sejak Anwar Usman Jadi Adik Ipar Jokowi
-
Regional2 hari ago
Kemenkumham Gelar Anugerah Paralegal Justice Award sebagai Apresiasi ke Kades/Lurah
-
Nasional2 hari ago
Mega Minta Ganjar Tak Sungkan Akui ‘Petugas Partai’
-
Regional6 hari ago
Hanasi: Upaya Pemerintah Untuk Lumbung Ternak di Daerah Belum Memuaskan