Kronologi, Gorontalo – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone Bolango memberi sejumlah catatan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah Bone Bolango terkait Rancangan Peraturan (Ranperda) APBD 2021.

Juru bicara Banggar DPRD Bone Bolango, Tahir Badu mengatakan setiap OPD seharusnya mampu menyerap program skala prioritas dan pemanfaatan anggaran secara proporsional dan tepat sasaran.

“Ini yang masih perlu ditingkatkan, sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai, khususnya pada program prioritas rencana kerja anggaran tahun 2021,” kata Tahir dalam penyampaian catatan Banggar RAPBD 2021, Selasa (1/12/2020).

Kemudian untuk setiap dinas yang menjadi leading sektor dalam pemerintahan seharusnya mampu menjabarkan program-program keberpihakan kepada masyarakat dan pembangunan dalam rancangan kerja anggaran (RKA).

Seperti dinas kesehatan. Kata Tahir terkait Jaminan kesehatan Nasional (JKN) dan hal-hal yang terkait dengan masyarakat, sebisanya segera dilaksanakan dan diselesaikan. Insentif yang sangat kecil untuk tenaga kesehatan puskesmas harus segera dinaikkan.

Begitu juga dinas sosial. Dengan pagu anggaran yang cukup besar diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan. Selama ini dinas sosial dinilai belum maksimal menjabarkan program pengentasan kemiskinan yang raisonal dalam RKA.

“Anggaran hanya 30% untuk kemiskinan. Seharusnya 70% untuk kemiskinan,” tegas Tahir.

Kemudian dinas perindagkop yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui program kerja yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga menghidupkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Tapi belum sepenuhnya tergambarkan bahwa apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga jumlah angka kemiskinan dapat diturunkan,” jelas Tahir.

Selanjutnya dinas perumahan dan pemukiman yang diminta agar segera memulai pekerjaan untuk pembangunan maupun pembebasan lahan sebagai upaya pemulihan beberapa wilayah pasca banjir yang melanda.

Terakhir Tahir menyebut dinas pemerintah desa. Menurut Tahir seharusnya dinas ini tidak saja fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa, tetapi BPD dan lembaga lain yang secara struktur memiliki peran dalam pembangunan desa.

“Tentunya harapan kami pada semua OPD bisa memaksimalkan anggaran dan pemanfaatan anggaran yang lebih berguna untuk kepentingan pembangunan di Bone Bolango agar lebih cemerlang,” harap Tahir.