Kronologi, Jakarta – Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyebut, saat ini masih banyak yang tidak taat mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.
“Terkait kerumunan yang masih sering terjadi artinya mereka mengingkari kesepakatan bersama dalam mentaati protokol kesehatan seperti mereka merasa mempunyai hak istimewa. Padahal ini tidak bisa dibenarkan,” kata Romo Benny dalam keterangannya, Jumat (27/11/2020).
Romo Benny mendorong kepala daerah untuk tegas, gencar dalam mendisiplinkan masyarakat agar metaati protokol kesehatan.
“Kepala daerah yang tidak tegas dan tidak berani dalam mengambil sikap sebagai negarawan. Fungsi silang, pelaku usaha, masyatakat elemen bangsa lain tidak ada disini saling berjalan masing-masing,” ujarnya.
Menurut dia, penghayatan kenegarawanan kepala daerah harus tercermin oleh perilaku. Namun, sekarang ini ada beberapa kepala daerah yang merasa mempunyai hak istimewa tidak tersentuh oleh penerapan hukum protokol kesehatan. Hal itu karena hukum masih tajam kebawah khususnya kepada masyarakat kecil.
“Sekarang ini masih terjadi hukum yang tajam kebawah seperti pedang kaki lima dan pelaku usaha kecil lainnya. Sedang jika elit lain melakukan tindakan seperti kerumunan seakan tutup mata,” ungkapnya.
Selain itu, Romo Benny juga menyebut, keadaban publik akan terbentuk jika semua elemen masyarakat taat bersama-sama memenuhi aturan yang ada.
“Pentingnya pelaku negara menjalin relasi dan bersatu dengan elemen bangsa lain sehingga tidak ada perbedaan dalam menanggapi dan metaati protokol kesehatan khususnya antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Tio
Discussion about this post