Kronologi, Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari merespon pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyinggung soal pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) karena dianggap suka mengatur sendiri di Indonesia.
Kharis menegaskan, bahwa yang berhak membubarkan sebuah organisasi massa adalah Kementerian Hukum dan HAM, bukan TNI atau Pangdam Jaya.
“Kalau FPI adalah ormas, maka yang berhak membubarkan adalah Kementeria Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri, kira-kira begitu. Bukan urusan Pangdam Jaya-lah itu,” kata Abdul Kharis kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).
Disinggung mengenai pernyataan tegas Pangdam Jaya tersebut dinilai ada unsur politis, Abdul Kharis menjawabnya diplomatis.
Politisi senior PKS ini merasa terkejut dengan pernyataan Pangdam Jaya tersebut.
“Tidak tahu ini, saya juga kaget ada pernyataan-pernyataan begini. Ya.. tidak tahu (berunsur politis), nanti kita cari konfirmasinya,” kata Abdul Kharis.
Yang jelas, lanjut Abdul Kharis, dia menegaskan bahwa bukan tupoksi TNI untuk menurunkan baliho, apalagi meminta agar sebuah organisasi massa dibubarkan.
“Itu bukan tugas dia. Tugas dia boleh membantu, misalnya aspek keamanan, kemudian Satpol PP enggak berani berangkat sendiri, boleh. Tapi mestinya yang dimintai bantuan polisi dulu lah. Gitu. Jangan ini polisinya elegan, tentaranya malah seperti ini,” tandasnya.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya mengatakan bahwa pencopotan baliho Habib Rizieq merupakan perintahnya. Dia menyebut baliho itu beberapa kali diturunkan tapi dipasang lagi.
“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu,” kata dia.
Tidak sampai di situ, Dudung juga menegaskan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post