PDIP Anggap Tak Relevan Anies Bandingkan Massa HRS dan Pilkada

Kronologi, Jakarta — Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat, menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak relevan membandingkan penanganan massa Habib Rizieq Syihab dengan Pilkada  Serentak 2020. Bagi anggota Komisi II DPR itu, Anies hanya berkilah belaka.

“Tidak bijak kalau ketidakmampuan tegakkan kebijakan dan aturan yang sudah dibuatnya sendiri dengan jurus ‘ngeles’ serta membandingkan dengan konteks pilkada serentak,” kata Djarot kepada wartawan, Selasa (17/11/2020).

Ketua DPP PDIP ini pun menyarankan, agar Anies berfokus menerapkan aturan yang telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap aturan diterapkan tanpa pilih kasih.

“Sebaiknya fokus saja pada penegakan aturan yang sudah dibuat Pemprov DKI tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Djarot menilai perbandingan yang dilakukan Anies tidak relevan. Ia pun mengajak semua pihak agar terus bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Nggak relevan,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Wasekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai perbandingan antara penanganan massa Habib Rizieq dan pilkada serentak memiliki konteks yang berbeda. Namun, dalam prinsipnya, sudah ada aturan pusat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan COVID-19.

“Ya, kan memang konteksnya beda. Tapi konteksnya beda, yang dimaksud adalah di daerah-daerah yang pilkada itu berbeda dengan situasi di yang Jakarta yang tidak pilkada,” kata Arif saat dihubungi.

“Tapi in-prinsip adalah sama, ketika kita baca Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu tentang penegakan disiplin dan hukum dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ini kan menyangkut kerumunan berapa yang boleh dan seterusnya,” sambungnya.

Arif kemudian mendesak agar kepala daerah tidak diskriminatif dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Sebab, menurutnya, ada kerumunan pendukung Nikita Mirzani yang dibubarkan, namun ada juga kerumunan lain yang dibiarkan.

“Saya kan membaca berita juga yang kerumunan mendukung Nikita dibubarin. Lah yang kelompok yang lain tidak dibubarkan, hanya diingatkan. Ini kan tidak adil. Ini kan diskriminatif. Nah, saya berharap setiap gubernur, bupati, wali kota menjalankan politik yang sama dalam menerapkan protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jajarannya melakukan tindakan saat ada potensi keramaian massa Habib Rizieq Syihab. Lalu Anies membandingkannya dengan penanganan Pilkada Serentak 2020.

“Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan,” ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Hari ini, Anies menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara Habib Rizieq Syihab.

Editor: Alfian Risfil A