Headline

Bukan Hanya DKI, Riano: Kerumunan Juga Banyak Terjadi di Tempat Lain

Published

3 tahun ago

16 November 2020

REDAKSI

Bukan Hanya DKI, Riano: Kerumunan Juga Banyak Terjadi di Tempat Lain 31

Kronologi, Jakarta — Sejumlah pejabat tinggi Polri dicopot lantaran tidak mampu melakukan pencegahan terhadap kerumunan massa atau jamaah di acara Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Polri juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan imbas kerumunan acara pernikahan putri Habib Rizieq dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (14/11/2020) lalu. Selaku tuan rumah, Habib Rizieq pun akan dimintai klarifikasi atas kerumunan di kediamannya tersebut.

Merespon hal ini, Wasekjen Bamus Betawi yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad mengajak semua pihak untuk tetap menghormati langkah korps Bhayangkara.

Namun, dia juga meminta agar aturan dalam menegakkan protokol kesehatan harus diterapkan secara adil kepada semua pihak.

Sebab, dalam catatan Riano, hampir seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020 juga menimbulkan kerumunan yang jumlahnya mencapai ratusan massa.

Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti apakah pihak-pihak terkait juga dikenai sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

“Kalau bicara soal kerumunan, banyak juga terjadi di tempat lain. Saya kira hampir seluruh daerah yang menggelar Pilkada ya.. Nah, apakah Kapolda atau Kapolresnya dicopot? Saya tidak tahu. Apakah kepala daerahnya diperiksa? Saya juga tidak tahu,” kata Riano kepada wartawan, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Riano kemudian mengungkapkan, jangan sampai perlakuan berbeda menimbulkan rasa keadilan di masyarakat terganggu. Karena, kata dia, faktanya kerumunan juga terjadi di seluruh Indonesia, mulai dari tahapan Pilkada Serentak 2020 maupun demo Omnibus Law.

“Semoga keadilan juga terasa se-Indonesia, bukan hanya di Jakarta,” katanya.

Dalam konteks kerumunan di DKI, Riano melanjutkan, Anies serta jajarannya sudah melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Pergub Nomor 80 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

“Pemprov DKI juga sudah bersurat ke keluarga atau tuan rumah pemilik hajat nikahan Habib Rizieq agar melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan,” ungkap Riano.

Anies, kata Riano, juga telah melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, dengan memberikan sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp50 juta kepada keluarga Habib Rizieq yang tak bisa mencegah banyaknya massa yang hadir.

“Kalau aturan Perda Covid-19 itu belum berlaku, karena belum diundangkan,” katanya saat disinggung soal Perda Covid-19 yang rencananya akan diteken Anies pekan depan.

Karenanya, Riano meminta, siapapun yang tidak malaksanakan protokol kesehatan, harus diberi sanksi serupa. Termasuk juga gelombang demonstrasi di berbagai daerah karena menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja.

Sebab, menurutnya, massa demo selama ini juga memicu kerumunan yang sama-sama berisiko menjadi klaster penularan Covid-19.

“Iya, kan tidak ada yang kebal hukum. Harus berlaku adil untuk semua, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh tebang kasih, demo ciptaker, pilkada dan kegiatan kerumunan yang lain,” tandas mantan Ketua Komisi A DPRD DKI periode 2014-2019 itu.

“Makanya, orang-orang juga kemudian mempertanyakan, Menkopolhukam dan Polri bagaimana perlakuannya terhadap arak-arakan Pilkada? Apakah selama ini Bawaslu, KPU, Polri sama perlakuannya kepada Anies hari ini?,” tutup Riano.