DPRD Gorut Dalami Persoalan Pelayanan di Dukcapil

Kronologi, Gorut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) tengah mendalami persoalan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Pasalnya, saat ini tidak ada pelayanan di Dukcapil Gorut sejak dilantiknya pimpinan di dinas tersebut satu bulan lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorut, Matran Lasunte saat diwawancarai, mengatakan, pihaknya mendalami persoalan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Saat ini kami di Komisi I sedang memastikan masih mendalami hal tersebut, apakah dalam proses pelantikan Kadis Dukcapil itu pemerintah daerah benar-benar telah melakukan sesuai dengan ketentuan dalam standar operasional prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Matran kepada Kronologi.id, Senin (26/10/2020).

Dijelaskannya, dalam SOP bernomor 061/10847 Dukcapil yang mulai efektif pada 31 Desember 2019 telah diatur tentang proses usulan penerbitan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja yang menangani urusan administrasi  kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota secara online.

Pihaknya, kata Matran, sangat menyayangkan jika dalam proses pelantikan itu pemerintah daerah dengan sengaja mengabaikan aturan yang telah ditentukan Kemendagri.

Padahal, lanjut Matran, SOP tersebut mempunyai landasan hukum yang sangat jelas, yakni Undang-Undang (UU) Nomor  24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tetang administrasi kependudukan
Pasal 83A Ayat (4) dan UU No 5 thn 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Komisi I sangat menyayangkan apabila pemerintah daerah mengabaikan aturan dimaksud, padahal SOP tersebut mempunyai landasan hukum yang sangat jelas,” kata Matran

Selain itu, kata Matran, hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, serta Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten kota.

Penulis: Sucipto Mokodompis
Editor : Zulham