Kronologi, Gorontalo – Meskipun Provinsi Gorontalo kini sudah menjadi salah satu daerah yang telah lepas dari zona merah Covid-19, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Mohamad Nasir Majid meminta penerapan protokol kesehatan (protkes) tetap terus dilaksanakan dengan ketat.

“Saat ini Gorontalo lepas dari zona merah, tapi kita harus tetap berhati-hati. Penggunaan protkes harus tetap dijalankan, karena dari seluruh masyarakat itu pasti ada yang keluar daerah. Contohnya seperti kita anggota DPRD kan? Tidak ada yang bisa menjamin kita tidak terpapar Covid-19,” kata Nasir kepada Kronologi.id

Dia menilai, kepedulian masyarakat berbeda-beda terhadap protokol kesehatan. Terutama masyarakat desa yang cenderung masih kurang mendapatkan informasi tentang penyebaran Covid-19. Sementara untuk daerah perkotaan, lanjut Nasir, sudah sangat baik dalam penerapan protkes. Selanjutnya, dirinya mengimbau kepada para pemangku kepentingan untuk terus melakukan sosialisasi mengenai penangan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kalau untuk masyarakat kita yang ada di dalam pelosok sana itu tidak terlalu memperhatikan penggunaan protkes. Karena menurut mereka aktivitas kan, cuma di sini (kampung) saja. Jadi untuk penggunaan masker dan jaga jarak itu tidak terlalu di pergunakan,” ujar Nasir. Sedang di kota, beberapa tempat sudah menyiapkan protkes, seperti di rumah makan. Adapun beberapa kabupaten yang masuk wilayah kota itu juga turut menerapkan,” lanjutnya.

“Sosialisasi perlu terus kita lakukan. Seluruh pihak perlu terlibat. Bukan hanya pemerintah. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, TNI, Polri, bahkan masyarakat lain juga harus terlibat,” tuturnya

Di kantor DPRD Provinsi Gorontalo sendiri kata Nasir penerapan protkes tetap dilakukan. Sedangkan agenda saat ini ialah mengejar pengesahan untuk UU protkes yang kemudian akan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Gorontalo.

“Setelah itu disahkan, kita akan sosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat dibantu oleh TNI dan Polri. Kalau di kantor DPRD sendiri masih menggunakan protokol kesehatan dan ada pengecekan juga seperti di rapat paripurna itu wajib pakai masker dan lain-lain,” pungkasnya.