Kronologi,Gorontalo – Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte merasa ragu bahwa selama ini pemda setempat telah mengimplementasikan Permendagri Nomo 70 dan 90 tahun 2019 mengenai penggunaan Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Pasalnya, sesuai informasi yang ia peroleh, salah satu pimpinan daerah Kabupaten Gorut secara terbuka mengatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan anggaran.
“Pimpinan daerah secara terbuka telah mengakui bahwa pemerintah daerah tak miliki SOP dalam penyusunan anggaran. Sebagai wakil rakyat ditugaskan pada badan aggaran, saya meragukan jika pemda dalam hal ini TAPD telah benar benar menginplementasikan aplikasi SIPD sesuai dengan permendagri Nomor 70 dan 90 tahun 2019,”kata Matran
Ia menjelaskan, aplikasi tersebut mengharuskan pemda untuk menyiapkan empat master data terkait Satuan Standar Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan ( HSPK), dan Analisa Standar Belanja (ASB).
Menurutnya, keempat master data tersebut seharusnya sudah dijadikan acuan Bupati untuk mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Keempat master data yang dimaksud, seharusnya sudah dibuatkan Perbub sebagai dasar penyusunan KUA PPAS APBD,”katanya.
Penulis: Iwan Editor: Bahar
Discussion about this post