Selasa, Januari 26, 2021
KRONOLOGI.ID
No Result
View All Result

KRONOLOGI.ID
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
No Result
View All Result
Home Megapolitan

3 Tahun Kepemimpinan Anies, F-PSI DPRD DKI Catat 10 Kemunduran di Ibu Kota

REDAKSI by REDAKSI
16/10/2020
in Megapolitan
3 Tahun Kepemimpinan Anies, F-PSI DPRD DKI Catat 10 Kemunduran di Ibu Kota

Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Ariza Patria./Ist


Kronologi, Jakarta — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengomentari tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selama memimpin, PSI menyebut Anies justru membawa setidaknya 10 hal yang dianggap kemunduran di Ibu Kota.

Kemunduran yang dimaksud yakni dua hal. Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, Fraksi PSI membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

“Perlu diingat bahwa, jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Jumat (16/10/2020).

10 kemunduran tersebut menurut PSI sebagai berikut :

1. Pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda

Pembahasan rancangan APBD 2021 sudah terlambat lebih dari 3 bulan, sehingga hanya tersisa 1,5 bulan untuk membahas puluhan ribu mata anggaran.

PSI Khawatir, dengan situasi di tengah pandemi, dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum atau ketidakpuasan masyarakat di kemudian hari.

2. Transparansi anggaran dinilai buruk, pada saat perencanaan maupun realisasinya

Sejak 2017, Pemprov DKI membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya.

Pada web tersebut, masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran.

“Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan,” ucap Idris.

3. Nasib dana commitment fee Formula E Rp 560 miliar masih belum jelas

Hal selanjutnya yang dikritisi PSI dalam pemerintahan Anies adalah mengenai commitment fee Formula E yang masih belum jelas akibat ditundanya ajang balap mobil listrik tersebut.

Diketahui, Pemprov DKI telah menyetorkan uang commitment fee Rp 360 miliar dan Rp 200 miliar kepada panitia Formula E.

“Namun demikian, belum terlihat kesungguhan niat dari Gubernur Anies untuk mengembalikan uang Rp 560 miliar tersebut,” lanjut Idris.

Padahal menurut dia, anggaran itu seharusnya ditarik dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mulai dari pelaksanaan tes swab, penyediaan tempat isolasi, pelayanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi warga.

4. Ketidakjelasan prioritas anggaran

Idris menilai, prioritas anggaran di DKI tidak jelas. Ia mencontohkan, di APBD 2020, Pemprov DKI memprioritaskan anggaran event yang mencapai Rp 1,5 triliun (termasuk Formula E Rp 1,2 triliun).

Namun, anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing justru dipotong sebesar Rp 455,4 miliar dan Rp 320,5 miliar.

Di sisi lain, anggaran sangat minim untuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih. Bahkan, belakangan anggaran pembangunan LRT dan air bersih dihapus akibat defisit APBD.

Selain itu, di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggunakan pinjaman dari Kementerian Keuangan, tidak ada pula kegiatan pembangunan normalisasi sungai, tanggul pantai, LRT, dan air bersih.

Padahal kegiatan-kegiatan ini sangat dibutuhkan warga Jakarta.

5. Normalisasi sungai mandek selama 3 tahun

Program normalisasi sungai direncanakan sepanjang 33 kilometer (km). Hingga 2017, sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Akan tetapi, dari 2018 hingga 2020 tidak ada kegiatan normalisasi sungai.

“Pada 2020, telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km. Namun demikian, tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran normalisasi sungai pada lahan 8,2 km tersebut,” ucapnya.

6. Realisasi naturalisasi sungai 0 persen

Normalisasi mandek, begitu pun naturalisasi.

PSI mengingatkan janji kampanye Pilkada, Anies mengeluarkan gagasan naturalisasi sungai yang dianggap sebagai solusi ideal untuk menyelesaikan masalah banjir.

Anies menjelaskan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.

“Di akun instagram pada 26 September 2020, Gubernur Anies memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Namun, proyek ini berbeda dengan konsep yang dipaparkan oleh Gubernur Anies Pasalnya, proyek di KBB tersebut berupa perkerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie,” tutur Idris.

Untuk itu, Fraksi PSI menyebutkan bahwa progres naturalisasi sungai masih 0 persen PSI berharap agar Anies bersikap jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik.

7. Realisasi program DP 0 Rupiah hanya 0,26 persen

Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah selama 5 tahun atau 60.000 rumah per tahun.

Namun, 3 tahun berselang hanya tersedia 780 rumah atau hanya 0,26 persen dari target. Dari angka tersebut, jumlah yang dihuni hanya 278 unit.

8. Pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 2 masih 0 persen

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembangunan LRT direncanakan sekitar 110 kilometer yang terbagi dalam 7 rute.

Selain RPJMD, proyek ini juga tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 55 tahun 2018 tentang rencana induk transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029 dan Perpres no. 56 tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembangunan LRT fase 1 yang dimulai 22 Juni 2016 hingga awal 2019 telah merampungkan rute perintis Kelapa Gading-Velodrome 5,8 kilometer dan bangunan depo yang mampu menampung kereta untuk seluruh rute LRT.

Namun pembangunan LRT fase 2 tidak kunjung dimulai. PSI mempertanyakan komitmen Gubernur Anies untuk menyediakan transportasi massal berbasis rel di Jakarta.

9. Mandeknya penyusunan perda-perda tata ruang, termasuk yang mengatur pulau-pulau reklamasi

Daftar perda tata ruang yang harus dibahas adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Meski demikian, Pemprov DKI tidak menyerahkan rancangan perda-perda tersebut. Akibat dari mandeknya pembahasan perda-perda ini adalah mengganggu pengembangan Jakarta dan akan berdampak pada perizinan.

“Salah satu akibat dari mandeknya penyusunan perda ini adalah pada Juni 2019 Gubernur Anies menerbitkan IMB untuk 1.000 lebih bangunan di Pulau C dan D hanya memakai Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 tahun 2016, padahal seharusnya izin tersebut diperkuat dengan perda tata ruang yang semestinya sudah selesai dibahas,” kata dia.

10. Kontrak Aetra dan Palyja berakhir pada 2023, namun belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih

Pada tanggal 10 April 2017 keluar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017 yang memerintahkan pengembalian pengelolaan air bersih dari pihak swasta (Aetra dan Palyja) kepada pemerintah (Pemprov DKI Jakarta).

Salah satu persiapan yang paling penting adalah inventarisasi aset yang dikuasai pihak swasta yang bertujuan untuk mencegah hilangnya aset milik Pemprov DKI.

“Sayangnya, baik Pemprov DKI maupun PAM Jaya belum melakukan inventarisasi aset, padahal waktu semakin dekat. PSI mendesak agar Gubernur Anies segera melakukan inventarisasi aset air bersih di Jakarta,” tutup Idris.

Editor: Alfian Risfil A
Tags: Anies BaswedanFraksi PSI DPRD DKIPemprov DKI
alterntif text
Previous Post

861 Santri di 8 Pesantren Jabar dan Jateng Terpapar Virus Corona

Next Post

Hari ini Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Menghindari Demo Mahasiswa?

Related Posts

Minta Anies Mundur, PKS: Tak Etis, Karena Wagubnya Ketua DPD Gerindara DKI

Minta Anies Mundur, PKS: Tak Etis, Karena Wagubnya Ketua DPD Gerindara DKI

26/01/2021
JMN: Polemik Gerindra-Anies Dipicu oleh Cara Pandang Ketua DPC Jaktim yang Keliru

JMN: Polemik Gerindra-Anies Dipicu oleh Cara Pandang Ketua DPC Jaktim yang Keliru

26/01/2021
Pilkada 2022 Ditiadakan Hanya untuk Menjegal Anies?

Pilkada 2022 Ditiadakan Hanya untuk Menjegal Anies?

26/01/2021
Pengamat: Gerindra-PDIP Akan Berkoalisi Melawan Anies

Pengamat: Gerindra-PDIP Akan Berkoalisi Melawan Anies

26/01/2021
Next Post
Hari ini Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Menghindari Demo Mahasiswa?

Hari ini Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Menghindari Demo Mahasiswa?

BPIP Sebut Nilai-nilai Pancasila Bisa Jadi Solusi Penyelesaian Konflik

BPIP Sebut Nilai-nilai Pancasila Bisa Jadi Solusi Penyelesaian Konflik

Discussion about this post

TERPOPULER

  • Minta Anies Mundur, Pengamat: Sinyal Gerindra Akan Meninggalkan Anies 

    Minta Anies Mundur, Pengamat: Sinyal Gerindra Akan Meninggalkan Anies 

    1127 shares
    Share 451 Tweet 282
  • Pengamat: Jika Ditinggal Gerindra, Anies Akan Diakuisisi Partai Lain

    602 shares
    Share 241 Tweet 151
  • Alasan DPR Batal Gelar Pilkada Bareng Pilpres 2024: Ratusan Kepala Daerah Akan Diisi Plt

    914 shares
    Share 366 Tweet 229
  • Loloskan WN China Masuk Indonesia, Epidemiolog: Pemerintah Melakukan Kesalahan Serius

    491 shares
    Share 196 Tweet 123
  • Ketua Komnas HAM: Kasus Pembunuhan 6 Laskar FPI Akan Ditolak ICC Belanda

    315 shares
    Share 126 Tweet 79

TERKINI

Bertambah 13.094, Corona RI Tembus 1 Juta Kasus

Bertambah 13.094, Corona RI Tembus 1 Juta Kasus

by REDAKSI
26/01/2021
0

Kejagung Kerahkan 16 Jaksa Tangani Sidang Kasus-kasus Habib Rizieq

Kejagung Kerahkan 16 Jaksa Tangani Sidang Kasus-kasus Habib Rizieq

by REDAKSI
26/01/2021
0

Minta Anies Mundur, PKS: Tak Etis, Karena Wagubnya Ketua DPD Gerindara DKI

Minta Anies Mundur, PKS: Tak Etis, Karena Wagubnya Ketua DPD Gerindara DKI

by REDAKSI
26/01/2021
0

PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ancam Masyarakat yang Ogah Divaksin

PKS Minta Pemerintah Selesaikan Mismatch Gas untuk Pembangkit PLN

by REDAKSI
26/01/2021
0

Gerah Kerap Dapat Laporan Warga, Suwandi: Jangan Bikin DPRD Seperti Tempat Sampah

Gerah Kerap Dapat Laporan Warga, Suwandi: Jangan Bikin DPRD Seperti Tempat Sampah

by REDAKSI
26/01/2021
0

Load More

TOP STORIES



Follow us on social media:

  • Tentang Kronologi.id
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

© 2018 Kronologi.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Olahraga
  • Opini

© 2018 Kronologi.id. All right reserved