Kronologi, Jakarta – Uang muka termin pertama proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Gorontalo, dikabarkan sudah dicairkan, sebesar Rp200 miliar, melalui melalui Satker Bendungan BWS II Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Pencairan uang muka itu dinilai kurang tepat. Karena proses pembangunan bendungan masih terkendala pembebasan lahan, di tambah penggerjaanya juga belum ada.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turun untuk mengaudit dugaan pencairan uang muka tersebut. Apalagi, anggaran untuk penggerjaan proyek yang lelangnya dimenangkan oleh dua perusahaan BUMN, yaitu PT Hutama Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero), nilainya sangat fantastis sekitar Rp2,2 triliun.

“Meminta kepada BPK untuk segera melakukan audit atas uang muka Pembangunan Bendungan Bulango. Karena uang muka ini diduga janggal, ‘masa pembebasan lahan, kok uang dah cair’?” kata Uchok saat dihubungi Kronologi.id, Selasa (13/10/2020).

Uchok berharap, dalam proses mengaudit uang muka termin pertama Bendungan Bulango Ulu itu, BPK menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“Diharapkam BPK mengandeng pihak aparat hukum, seperti KPK agar bisa membongkar uang muka tersebut, untuk apa saja,” tukas Uchok.

Diketahui, Pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Gorontalo, yang senilai Rp2,36 triliun lelangnya dimenangi oleh dua perusahaan BUMN yaitu PT Hutama Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero), kini uang mukanya sudah cair alias telah dibayar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi Kronologi.id, diketahui jika termin uang muka pertama sudah dicairkan senilai Rp200 miliar, melalui Satker Bendungan BWS II Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Informasi lain yang diperoleh, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga mempertanyakan ke Kementerian PUPR atas pencairan uang muka proyek tersebut.

Sebab, kondisi di lapangan, proyek bendungan itu masih dalam tahapan proses pembebasan lahan begitu halnya termin uang muka konsultan pengawas dengan kondisi nol (0) persen, tidak ada aktivitas atas pekerjaan Pembangunan Waduk Bulango Ulu tersebut.

Berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, Hutama Karya memenangkan lelang pada paket I dengan nilai penawaran sebesar Rp1,27 triliun. Hutama Karya menyisihkan 131 peserta yang ikut dalam lelang tersebut.

Sementara itu, Brantas Abipraya memenangi lelang paket II dengan nilai penawaran Rp1,04 triliun.

Data Pusat Bendungan Kementerian PUPR menunjukkan, Bendungan Bulango Ulu memiliki daya tampung sebesar 116,89 juta meter kubik dengan luas genangan 110,9 hektare. Air yang ditampung di bendungan ini diproyeksi bisa menjadi sumber irigasi untuk 4.193 hektare lahan pertanian dan air baku sebanyak 1,15 meter kubik per detik.