DPRD Pohuwato Kritik Kades Jadi Penguasa Anggaran

Kronologi, Pohuwato – DPRD Pohuwato mengkritik Kepala Desa jadi penguasa anggaran. Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Amran Andjulangi.

Menurutnya, ada tiga kelemahan UU Desa, salah satunya yaitu memberikan kekuasaan penuh kepada kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran tanpa dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat.

“Sehingga terjadi banyak penyimpangan. Oleh karena dia (Kades) ilmunya sedikit dan diberikan kekuasaan besar, yang terjadi sesuka hatinya berbuat,” katanya, Senin (5/10/2020).

Konflik yang sering terjadi di desa tambahnya, akibat tidak adanya keterlibatan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masing-masing desa untuk memecahkan persoalan yang ada.

“Sehingga muncullah ego. sebab dia sudah merasa paling berkuasa walaupun sebenarnya dia salah,” ucapnya.

Solusinya kata dia, kalau perlu membuat satu wadah atau kumpulan dari tokoh-tokoh agama, masyarakat, adat dan sebagainya untuk memediasi setiap persoalan yang ada di desa sebagai mediator.

“Sekarang, nanti sudah konflik baru undang sana undang sini. Jadi sistem itu yang rusak. Dan persoalan harus diselesaikan dari tingkat bawah,” kata dia.

Karena semua ditanggapi dan dibackup dan sebagainya, kata Amran, sehingga kepala desa merasa ada power bahkan ketika salahpun Kades tetap merasa kuat.

“Harapan saya, coba kembalikan sesuai prosedurnya. Sehingga kerja DPRD sekarang setiap urusan desa padahal kalau dilihat masalahnya sepele dan bisa diselesaikan oleh camat, tapi camat tidak dipakai,” jelasnya.

“Malahan dianggap sebagai musuh. Padahal kewenangan yang diberikan undang-undang sangat jelas,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Editor : Bahar