DPR Bantah RUU Cipta Kerja Dikebut untuk Hindari Demo Buruh

Kronologi, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI,A Azis Syamsuddin membantah pihaknya mempercepat penyelenggaraan rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja untuk menghindari aksi unjuk rasa dan mogok nasional kelompok buruh.

Dia berkali-kali berkukuh jadwal rapat paripurna merupakan hasil kesepakatan Badan Musyawarah DPR. Menurut Azis, tujuh fraksi menyatakan setuju RUU Cipta Kerja disahkan, sedangkan dua fraksi menolak.

“Enggak dicepetin, memang jadwalnya. Kalau awalnya yang bener itu malah Kamis (pekan) lalu, kemudian berubah karena macam-macam, kemudian berubah lagi,” kata politikus Golkar itu seusai rapat paripurna, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Dia mengatakan, situasi pandemi Covid-19 yang kian mengkhawatirkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta menjadi alasan DPR memajukan paripurna tersebut.

Azis juga mengatakan hal tersebut sudah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.

“Udah disepakati dalam rapat paripurna yang merupakan pengejawantahan dari rapat konsultasi pengganti Bamus, karena situasi kami di DPR yang terkena Covid-19 lumayan banyak,” katanya.

Azis juga mengklaim DPR sudah menampung dan mengakomodasi aspirasi kelompok buruh. Dia pun meminta publik tak berpikir negatif atas UU Cipta Kerja yang baru disahkan ini.

“Ini semua sudah termasuk mengakomodir kepentingan. Tentu pemerintah dan DPR mengutamakan kepentingan masyarakat,” kata Azis.

Hal senada disampaikan anggota Bamus dari Fraksi PDIP Sturman Panjaitan. Sturman mengatakan ada dua orang Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR yang meninggal karena Covid-19. Sedangkan saat ini ada 18 orang di lingkungan Parlemen yang juga positif Covid-19. “Ini sekarang Covid-19. Sebenarnya mau di-lockdown ini,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Senin (5/10/2020). Kendati mendapat penolakan dan protes dari banyak pihak, DPR dan pemerintah tetap mengetok palu untuk aturan yang merevisi 76 undang-undang ini.

Kemarin, DPR sekaligus mengakhiri masa persidangan IV dan memasuki masa reses. Padahal menurut jadwal, masa persidangan ini masih berlangsung hingga akhir pekan ini. DPR pun sebelumnya disebut-sebut akan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang pada Kamis, 8 Oktober.