Omnibus Law Dikebut, Novel Baswedan Curigai Ada Indikasi Korupsi

Kronologi, Jakarta – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga, ada indikasi korupsi terkait rencana dikebutnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

“Besar kemungkinan praktik memaksakan begini ada korupsi di dalamnya,” kicau Novel lewat akun Twitternya @nazaqistsha, Senin (4/10/2020).

Novel menilai, dikebutnya pembahasan Omnibus Law ini hal tidak jauh berbeda seperti pembahasan Revisi Undang-Undang KPK. Akibatnya, KPK kini sulit bergerak di tengah masifnya praktik korupsi.

“Seperti KPK yang diamputasi, di tengah korupsi yang makin jadi. Pemberantasan korupsi dianggap musuh yang tidak disukai,” kata Novel.

Novel juga mempertanyakan Omnibus Law dibuat sepertinya bukan untuk kepentingan masyarakat.

“Untuk kepentingan siapa ini? Yang jelas tidak untuk masyarakat. Karena dampaknya akan merugikan negara dan masyarakat. Sudah cukup ngawurnya, kasihan bangsa ini,” ujar Novel.

Rapat kerja Badan Legaslasi (Baleg) DPR dengan pemerintah, sebelumnya, menyepakati RUU Cipta kerja untuk dijadikan Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna pada Kamis (8/10/2020) mendatang.

Sebanyak tujuh fraksi di Baleg DPR menyepakati untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. Yang menolak hanya fraksi PKS dan Demokrat di DPR.

Penulis: Tio