Kronologi, Jakarta — Kementerian Keuangan memproyeksi jumlah orang miskin bertambah 3,02 juta hingga 5,71 juta orang. Perhitungan ini menggunakan skenario berat dan skenario sangat berat imbas pandemi Covid-19.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati mengungkapkan pemerintah memprediksi jumlah kemiskinan meningkat 5,71 juta orang untuk skenario sangat berat. Sementara, untuk skenario berat penambahannya sebanyak 3,02 juta orang.
Selain itu, pemerintah juga memprediksi jumlah pengangguran melonjak di tengah pandemi covid-19. Untuk skenario sangat berat diprediksi penambahannya sekitar 5,23 juta orang dan skenario berat sebanyak 4,03 juta orang.
“Kemiskinan diperkirakan naik signifikan, pengangguran juga naik. Makanya, butuh kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk menjaga dampak sosial akibat covid-19,” ujar Sumiyati dalam Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH secara virtual, Selasa (29/9/2020).
Sementara, pertumbuhan ekonomi juga diproyeksi minus hingga 0,6 persen-1,7 persen tahun ini. Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen pada 2020.
“Proyeksi ekonomi tahun ini sebelum ada covid-19 adalah 5,3 persen, masih positif. Namun, ternyata ekonomi mengalami kontraksi,” kata Sumiyati.
Tak hanya itu, keuangan negara juga tertekan akibat covid-19. Tercatat, penerimaan negara per Agustus 2020 turun 13,1 persen. Di sisi lain, belanja pemerintah naik 10,6 persen pada periode tersebut.
“Jadi anggaran kena, defisit anggaran per Agustus 2020 sebesar 3,05 persen terhadap produk domesti bruto (PDB),” tutur Sumiyati.
Untuk memperbaiki ekonomi domestik, kata Sumiyati, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun tahun ini. Dana itu disebar di berbagai program.
Bila dirinci, dana untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.
“Instrumen ini diharapkan bisa menangani dampak covid-19 di berbagai sektor,” imbuh dia.
Namun, realisasi dari alokasi dana penanganan pandemi masih minim. Dana yang digunakan hingga 23 September 2020 baru Rp38,6 persen atau Rp268,3 triliun.
Rinciannya, anggaran kesehatan baru terealisasi sebesar Rp20,72 triliun, perlindungan sosial Rp136,41 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp23,75 triliun.
Kemudian, insentif usaha Rp27,61 triliun, dan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp59,81 triliun. Sementara, pembiayaan korporasi masih nol persen.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post