Kronologi, Jakarta – Deklarator Presidium Koalisi Aksie Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pemerintah mengutamakan penanganan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi hanyalah retorika politik belaka, tanpa bukti nyata.
“Faktanya, anggaran yang dialokasikan dan disetujui untuk penanggulangan Covid-19 melalui Kemenkes dan Satgas Penanggulangan Covid-19 kurang dari 10 persen dari total anggaran sekitar Rp900 triliun, yaitu hanya Rp87,5 triliun (dari jumlah ini hanya Rp25,7 triliun dialokasikan melalui Kemenkes),” kata Din dalam keterangannya, Selasa (8/9/2020).
Din melanjutkan, anggaran Rp87,5 triliun kemungkinan akan dipangkas menjadi Rp72,7 triliun. “Realisasinya jauh di bawah angka tersebut,” tegasnya.
Mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini menjelaskan, fakta yang ada, seperti disampaikan pengamat, justru sebagian besar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk menanggulangi perekonomian.
Seperti, insentif usaha, termasuk insentif pajak Rp120.61 triliun, subsidi dan hibah UMKM Rp123,46 triliun, tambahan PMN BUMN Rp14 triliun, investasi pemerintah Rp19,7 triliun, pembiayaan investasi lainnya Rp113,6 triliun.
Akibatnya, rakyat terpaksa menyelamatkan diri sendiri, bersusah payah membayar biaya Rapid Test dan Swab Test.
“Banyak yang tidak mampu melakukannya, maka kemungkinan angka positif tertular jauh lebih banyak dari diumumkan. Belum lagi, siswa dan mahasiswa harus membayar mahal biaya pulsa/kuota telepon karena mereka harus belajar daring dari rumah (Pemerintah baru sadar dan menjanjikan bantuan setelah lima bulan berlangsung),” tuturnya.
Fakta lain, kata Din, Indonesia berada pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid-19 di antara negara-negara di dunia. Dan menurut pemberitaan media sudah 68 negara menolak WNI masuk, karena persebaran Covid-19 di Indonesia semakin mendaki, belum ada tanda-tanda melandai.
Kendati, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Covid-19 akan berakhir Mei 2020. “Waktu itu sempat mengajak rakyat menyongsong era The New Normal. KAMI, sekali lagi, menuntut agar Pemerintah serius bekerja, tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata, dan jangan suka mengumbar janji tanpa bukti,” tukasnya.
Penulis: Tio
Discussion about this post