Kronologi, Toba — Empat bulan jelang pelaksanaan Pilkada Desember 2020, atmosfer politik di Kabupaten Toba mulai memanas.
Pemicunya adalah santer kabar ada skenario calon tunggal pasangan petahana Darwin Siagian dan Hulman Sitorus bakal melawan kotak kosong.
Skenario melawan kotak kosong ini bahkan disampaikan Darwin Siagian berkali-kali di depan para pendukungnya.
Demikian disampaikan Sekjen Tonggak Demokrasi Andre Silalahi melalui keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).
Andre menilai, skenario melawan kotak kosong ini sama dengan menciderai demokrasi.
Apalagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), resmi mengusung pasangan Poltak Sitorus dan Tonny M Simanjuntak, sebagai calon bupati dan wakil bupati Toba di Pilkada Serentak 2020.
“Pernyataan Darwin soal kotak kosong juga sama dengan tidak menghargai PDI perjuangan sebagai partai besar sekaligus pemenang Pemilu 2019,” kata Andre.
Dia menyebut, dengan raihan 5 kursi PDIP di DPRD Kabupaten Toba, pasangan Poltak-Tonny cukup menambah satu kursi lagi untuk bisa ikut mengusung calon di Pilkada Toba.
Diketahui, dari 30 kursi DPRD Kabupaten Toba yang ada, 8 partai berbagi di lima daerah pemilihan. Golkar merupakan peraih kursi terbanyak, yakni 6 kursi, disusul PDIP dan Nasdem masing-masing 5 kursi. Sementara itu Demokrat dan PKB sama-sama merebut 4 kursi. Perindo 3, Hanura 2 dan PKPI 1 kursi.
“Mulutmu adalah harimaumu. Kiasan ini sangat pantas disematkan kepada Darwin (petahana) yang merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Skenario lawan kotak kosong berbahaya untuk proses demokrasi kita,” ungkap Andre.
Andre pun menyesalkan pernyataan Darwin tersebut. Terlebih hingga kini dia belum mendapat rekomendasi dari semua partai politik.
Andre berpendapat, secara konstitusi sah-sah saja calon kepala daerah melawan kotak kosong. Namun, hal itu terjadi jika semua partai politik menganggap bahwa tidak ada calon lain yang mampu selain salah satu calon.
“Selama lima tahun berkuasa, bupati petahana kinerjanya cukup buruk,” ungkap Andre.
Menurut catatan Andre, nyaris tak ada prestasi yang ditorehkan Bupati Darwin Siagian. Yang ada hanyalah deretan kasus korupsi yang menjerat sejumlah anak buahnya.
Andre mencontohkan dugaan korupsi tiga unit kayak yang disita dari rumah dinas Bupati Darwin Siagian pada Selasa lalu (11/8/2020).
Ketiga kayak tersebut merupakan barang bukti dugaan kasus korupsi pengadaan kayak pada Festival Kayak Internasional 2017 di Kabupaten Toba.
Selain kasus kayak, kata Andre, perkara korupsi yang muncul saat kepemimpinan Darwin adalah kegiatan proyek padat karya di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Toba.
Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 264.184.000 ini Kejari Tobasa sudah menahan Tumpal Sianturi selaku Kepala Dinas (Kadis) dan Nalom Sianipar adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Selain itu, adapula dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan Jalan Amborgang-Sampuara dengan taksiran kerugian negara Rp 511 juta.
Dalam kasus ini, Kejari Tobasa juga sudah menetapkan BS dan FH sebagai tersangka.
Sementara dugaan kasus korupsi Perjalanan dinas ibu-bu PKK ke Lombok pada akhir 2016 dan dugaan kasus korupsi pengadaan bibit durian dari Dinas Pertanian tahun 2016, hingga masih mengendap di Kejari Tobasa.
Andre mengharapkan Bupati Toba yang terpilih pada Pilkada Serentak 2020 bersih dari KKN dan mempunyai keinginan kuat memajukan Kabupaten Toba.
“Mestinya Kabupaten Toba sudah melambung pasca 21 tahun pemekaran kalau pemimpinnya amanah,” ungkap Andre.
Andre menduga mulusnya pencalonan Darwin-Hulman ada campur tangan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
“Menurut saya, ada informasi yang salah diterima LBP terkait kinerja Darwin. Mestinya bupati yang diganjar deretan persoalan tidak dikatrol oleh negarawan besar seperti Bapak LBP,” kata Andre menambahkan.
Informasi lain yang diterima Andre adalah, Partai Perindo yang sudah berkomitmen berkoalisi dengan PDIP diduga mengurungkan niatnya mengusung Poltak Sitoru-Tonny Simanjuntak untuk maju di Pilkada Toba lantaran ada intervensi penguasa di Jakarta.
Andre menambahkan, sesungguhnya masyarakat Toba yang berjumlah kurang lebih 200.000 menunggu munculnya orang-orang baru memimpin wilayahnya.
“Mestinya Kabupaten Toba sudah melambung pasca 21 tahun pemekaran kalau pemimpinnya amanah,” ujar Andre.
Andre mendorong Pilkada Toba berlangsung fairplay. Jangan ada intervensi dalam bentuk apapun.
“Bawaslu Toba juga harus berperan aktif melihat dan menyikapi isu-isu yang mengarah kepada black campaign, agar bisa terciptanya situasi yang kondusif,” pungkas Andre.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post