Kronologi, Jakarta — Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin merespon santai terhadap pihak-pihak yang bersikap ‘nyinyir’ terhadap kehadiran KAMI. Menurut dia, KAMI tetap akan fokus pada sejumlah persoalan bangsa, yang disebutnya sebagai koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini pun mengaku tak akan terpancing meladeni nada-nada serangan yang bersifat pribadi.
Din menegaskan, KAMI hadir dengan memberikan koreksi atas hal-hal yang dianggap sudah melenceng jauh dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Din heran malah banyak yang menyerang secara pribadi.
“KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945,” kata Din dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2020).
“Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi, dan mengalihkan opini?,” sambungnya.
Din tidak memerinci siapa ‘mereka’ yang dimaksudnya. Namun Din menuntut dua pertanyaan ini agar dijawab.
“Seyogianya mereka menjawab, satu, tidak benarkah bahwa ada oligarki politik yakni bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir, bahkan satu orang? Akibatnya, DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan? Dua, tidak benarkah bahwa ada budaya politik dinasti, yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas, dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?” kata Din.
Din menegaskan KAMI menunggu respons substantif atas pertanyaan tersebut. Din mengaku tak bakal menanggapi buzzer atau pendengung di media sosial.
“Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi,” kata Din.
Diketahui, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas sejumlah tokoh politik.
Dengan nada ‘nyinyir’, Megawati menyebut KAMI hanyalah kumpulan orang-orang yang berambisi menjadi presiden.
Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring, Rabu (26/8/2020).
“Kemarin-kemarin ini ada pemberitaan orang bentuk KAMI. Wah di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden,” ujar Megawati.
Padahal, kata Megawati, menjadi presiden saat ini ada aturan tata negaranya. Yaitu, untuk mengikuti Pemilu maupun Pilkada, maka seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.
“Saya mikir, lah daripada bikin seperti begitu, kenapa nggak dulu cari partai? Karena peraturan di republik ini, tata kenegaraan, tata pemerintahan termasuk pilkada dan pemilu maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan,” kata Megawati.
Megawati menambahkan, bahwa bukan hal mudah menjadi pemimpin, di daerah sekalipun. Memang ada jalur independen yang sah. Namun, jalur independen berarti si kepala daerah nantinya takkan memiliki fraksi yang akan membela kebijakannya di parlemen setempat.
Presiden RI ke 5 ini lantas menambahakan bahwa kader PDIP jauh lebih beruntung jika ingin mencalonkan diri menjadi presiden maupun kepala daerah, karena sudah punya kendaraan partai.
“Itu juga gitu (jalur independen), gimana coba kalau gitu, mikir, kan PR,” pungkasnya.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post