Kronologi, Jakarta — Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani angkat bicara terkait tudingan Politikus PDIP Aria Bima, yang menyebut KAMI hanya mencari-cari masalah karena tuntutannya dinilai sudah dikerjakan Presiden Joko Widodo(Jokowi).
KAMI pun mengungkit setumpuk persoalan yang disebutnya dilakukan secara ugal-ugalan oleh pemerintah dan DPR, mulai dari ekonomi hingga soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang jalan terus meski ditentang seluruh Ormas Islam.
“Apa yang dilakukan? Dari ekonomi, yang infrastruktur tanpa kendali, besar-besaran mengandalkan utang, sehingga beban kita membengkak dan pendapatan kita tidak seimbang. Itu apa yang dimaksud Aria Bima sudah dilakukan? Itulah yang kita persoalkan,” ujar kepada wartawan, Sabtu (22/8/2020).
KAMI juga menyoroti soal masalah impor. Selain itu, Ahmad Yani mengungkit mengenai bertambahnya masyarakat miskin akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19).
“Kedua, banjirnya produk-produk impor ugal-ugalan sehingga menyebabkan ekonomi kita melemah, sehingga pertumbuhan ekonomi -5,32. Impor, utang luar negeri. Terus penduduk miskin bertambah. Penderita kondisi lapar 22 juta lebih ini. Yang mana? Makanya kita bingung apa yang dikemukakan oleh Bima itu,” sebutnya.
Salah satu tuntutan KAMI adalah mengenai isu soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini diganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). KAMI menyatakan juga menolak RUU BPIP yang rencananya dibahas setelah pandemi Corona berakhir.
“HIP kan sampai sekarang ini, justru karena DPR melakukan itu lho. Itu yang kita persoalkan, mekanismenya gimana? Diganti gitu saja? Itu kan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan UU kan harus ada tahapan. (UU) BPIP itu kan juga sudah ditolak masyarakat. Itu yang kita tolak,” ucap Ahmad Yani.
“Apa yang dianggap Pak Bima lagi yang mengada-ada? Itulah yang ditolak. Ingin menjadikan BPIP lembaga tunggal penafsir Pancasila. Kan kita sudah punya UU MD3 bahwa sosialisasi ada di MPR, DPD, dan DPR. Kalau begitu, uang sosialisasi dicabut saja, dibatalkan saja,” tambahnya.
Tak hanya itu, KAMI juga mempersoalkan proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Kemudian, gerakan moral besutan Din Syamsuddin itu pun menyinggung mengenai kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Yang dikerjakan itulah yang kami persoalkan. Masalah utang, mau pembangunan ibu kota baru, pembangunan infrastruktur, tidak ada koordinasi. Orang Presiden saja bingung sendiri, kok menteri-menterinya nggak bisa mengeksekusi program-programnya. Itu pernyataan Presiden sendiri. Dia ngeri gitu lho,” ujar Ahmad Yani.
Dia juga mengkritik soal UU Penanganan Corona. Kemudian mengenai beberapa isu yang ramai dibicarakan publik, termasuk omnibus law.
“Apa justru betul yang UU COVID itu untuk menyelamatkan COVID, apa nggak sebaliknya untuk menyelamatkan sistem ekonomi dan sistem keuangan kita bermasalah sebelum ada COVID,” tukasnya.
“Di bidang politik, betul ada yang dikerjakan pemerintah dan DPR. Mengesahkan UU KPK, mengesahkan UU Minerba. Itu yang kita kritik betul, membahas omnibus law, seperti itu,” imbuh Ahmad Yani.
Sebelumnya diberitakan, elite PDIP Aria Bima menilai kritik-kritik yang dilontarkan kepada pemerintah dan DPR oleh KAMI merupakan narasi basi. Anggota DPR ini juga menyatakan KAMI hanya mencari-cari masalah saja.
Aria Bima mencontohkan isu RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) hingga komunisme yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangannya. Kemudian ada penanganan virus Corona dan sejumlah isu lainnya yang tidak dianggap sebagai kritik membangun.
“RUU HIP, komunisme, dianggap mengubah Pancasila, silakan datang ke DPR diskusi tentang itu. Ada sembilan fraksi yang setuju, sudah ada koreksi dari MUI, NU, Muhammadiyah, dan kita sepakat bahas setelah pandemi. Jadi ini seperti cari-cari masalah, karena ini sudah basi,” kata Aria Bima seusai acara sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, di Solo, Jumat (21/8/2020).
Menurutnya, sejumlah kritik KAMI yang muncul di media tidak memberikan solusi. Bahkan kritik itu, kata Aria Bima, sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi.
“Beberapa statement KAMI tidak solutif. Tuntutan KAMI itu sudah dikerjakan Jokowi. Bahkan ada tuntutan yang imajinatif, sensasional, tidak terjangkau,” tuturnya.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post