Rawan Penyelewengan, DPRD DKI Minta Anies Ubah Skema Bansos Sembako Jadi BLT

Kronologi, Jakarta — DPRD DKI mengusulkan perubahan bantuan sosial (bansos) berbentuk paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Alasannya, bansos dalam bentuk sembako sejauh ini tidak berjalan efektif dan rawan penyelewengan.

“Saya bersama fraksi lain yang sudah sependapat dengan fraksi Demokrat itu adalah PKS, PSI, NasDem, termasuk Golkar, itu sudah beberapa kali mengusulkan bahwa bansos sebaiknya diganti dengan bantuan langsung tunai tetapi cash transfer,” kata Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Mujiyono seperti dikutip tempo.co, Selasa, (18/8/2020).

Bahkan, Mujiyono mengaku telah menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tetapi hingga kini belum juga direalisasikan.

Menurut Mujiyono, Anies beralasan saat ini masih banyak penerima bantuan yang tidak punya rekening bank.

Padahal, kata Ketua Komisi A DPRD DKI itu, persoalan pembuatan rekening warga itu semestinya bisa diupayakan pemerintah, apalagi bank tetap buka di masa PSBB.

Pemberian BLT melalui rekening dianggap lebih unggul, karena penggunaannya lebih fleksibel sesuai kebutuhan warga, dengan proses distribusi yang lebih efisien dan akuntabel, serta bisa menggerakkan ekonomi di sekitar warga. Melalui proses pengiriman dana secara berkala, kemungkinan penyalahgunaan dana untuk hal-hal yang tidak perlu juga diharapkan bisa dihindari.

Senada dengan Mujiyono, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Abdul Aziz juga turut mendorong pemberian bantuan langsung tunai sebagai alternatif bansos paket sembako karena selain fleksibel dan bisa menyesuaikan kebutuhan warga. Penyaluran BLT melalui rekening juga dianggap bisa mengurangi potensi penyelewangan dana.

“Saya orang yang setuju dari awal bahwa bansos ini disalurkan secara tunai. Kalau kita bicara tunai ini kan ada risiko-risiko disunat dan sebagainya, jadi memang harus ditransfer modelnya,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI itu.

Editor: Alfian Risfil A