Kronologi, Jakarta — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyoroti lonjakan kasus coronavirus DKI Jakarta. Saat ini, seluruh wilayah Ibu Kota berada pada zona risiko tinggi alias zona merah.
Bahkan, hari ini, Rabu (29/7/2020), Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan kasus tertinggi. Tercatat ada sebanyak 577 kasus baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari total 2.381 kasus baru COVID-19 di seluruh Indonesia.
Sontak, situasi darurat corona ini perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat luas.
Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta Husni Thamrin meminta Gubernur Anies Baswedan untuk memperhatikan perkembangan COVID-19 secara lebih serius.
Thamrin mengaku khawatir dengan kesiapan warga Jakarta dalam menghadapi Pandemi corona yang kembali melonjak tinggi.
“Prihatin sekali, pertahanan warga DKI jebol kendati pun sudah ada Pergub yang memberi sanksi denda yang relatif mahal bagi banyak orang. Sehingga banyak orang yang pake masker karena takut didenda bukan takut Covid,” kata Thamrin kepada wartawan, Jakarta, Rabu (29/7/2020).
Dia kemudian menyoroti upaya pencegahan yang selama ini dilakukan Gugus Tugas Covid-19. Sebab, kata Thamrin, meskipun sudah bekerja maksimal tetapi faktanya penyebaran virus corona tetap tidak terkendali.
Dalam pandangan Thamrin, hal ini tak lepas dari penerapan protokol kesehatan yang seadanya. Warga seakan dibiarkan jalan sendiri-sendiri tanpa pengawasan yang ketat di lapangan.
“Dari awal saya sudah minta agar dibentuk ‘Tim Pemantau Mutu’ berjenjang, tapi gak ngerti juga atau gak mau ngerti betapa pentingnya Tim Pemantau Mutu tersebut,” sesal dia.
Padahal, kata Thamrin, sebagian warga sudah mengikuti himbauan protokol COVID-19 yang dianjurkan pemerintah, mulai menggunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak dan tinggal di rumah.
“Sebagian yang lain juga sudah gak ngantor, apa itu mengikuti ajakan pemerintah atau karena dipecat dari kerjaan. Tapi, zona merah terus meluas, sampai-sampai kini tidak ada lagi kelurahan yang tidak menyimpan kasus Covid. Sangat menyedihkan,” katanya.
Dia lantas mempertanyakan, sampai kapan pemerintah akan membiarkan peningkatan jumlah korban virus mematikan asal Wuhan China itu.
Karenanya, Thamrin berharap, Pemprov DKI tidak lagi menunda pembentukan Tim Pemantau Mutu, dengan mengacu pada padoman organisasi kesehatan dunia WHO.
“Dengan segala kerendahan hati, mohon segera dibentuk Tim Pemantau Mutu protokol Covid-19 demi mencegah penularan di masyarakat,” ujarnya.
“Pertama, soal cuci tangan. Harus dilakukan dengan sabun selama 2 menit di bawah air yang mengalir. Bedakan dengan cuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan kobokan, wudhu’, pra dan pasca operasi Tubektomy dan vasektomy (5 menit) sesuai buku Panduan Pelayanan Vasektomy tanpa pisau. PKMI Pusat,” ucap Thamrin.
Kedua, lanjutnya, pengawasan dalam penggunaan masker. Sebab, banyak beredar masker yang tidak memenuhi persyaratan Medis/WHO, yang dijual hanya untuk sekedar bisnis dan dipake dengan berbagai alasan yang tidak memperhatikan panduan baku.
“Pemerintah selama ini tidak mengawasi peredaran masker, sehingga tidak disediakan sanksi jika menjual atau menggunakan masker abal-abal,” bebernya.
Ketiga, soal hand sanitizer. Thamrin mengaku banyak menemukan hand sanitizer beredar yang PH-nya dibawah 6, sedangkan virus Covid-19 dapa mati jika alkalis dengan PH diatas 6.
“Ini pun gak ada yang memantau. Harusnya pemerintah yang bertanggung jawab,” tegas dia.
Berikutnya, keempat adalah jaga jarak. Dimana kesadaran yang rendah tentang pentingnya jaga jarak sehingga masih tampak kerumunan massa atau antrian tanpa jarak.
“Jika ini yang terjadi petugas terpaksa menyerah dengan alasan susah diatur. Padahal, harusnya diganti saja petugas yang tidak amanah,” jelas Thamrin.
Terakhir, yang kelima tetap di rumah. Dalam pandangan Thamrin, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sejenisnya yang terlalu lama berada di rumah menimbulkan kebosanan. Mestinya, apapun yang terjadi tetap harus dijalani.
“Ini lah saat yang tetap kita berkorban demi Merah Putih. Satu hal yang terpenting saat ini agar warga difasilitasi Pemerintah untuk tetap menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu yang harus dikonsumsi adalah Vitamin C dosis tinggi, sayangnya yang dulu harganya Rp35 ribu sekarang naik tajam jadi Rp80 ribu dan barang sulit didapat. Pemerintah harusnya bagikan saja gratis atau disubsidi sehingga mudah diminum masyarakat,” katanya.
Dengan demikian, Thamrin pun menyarankan, agar pemerintah mencontoh program Keluarga Berencana (KB), yang terbukti berhasil mengantarkan Indonesia mencapai hasil terbaik.
“Saran saya, selain tiru program KB masa lalu, contoh juga penerapan protokol Negara-negara lain. Di samping program pelayanan medis juga ada program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi),” papar dia.
“Semoga kita dapat merayakan bersama malam tahun baru di akhir tahun 2020 ini atas ijin Allah,” Thamrin menambahkan.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post