Kronologi, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) untuk mempercepat penyaluran anggaran pemulihan ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM. Saat ini, Kemenkop sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK.
“Perbarindo adalah organisasi yang menghimpun BPR- BPRS yang merupakan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Jumlah nasabah Perbarindo ada 4 juta UMKM dengan uang yang berputar sebesar 122 triliun. BPR-BPRS termasuk yang menjadi bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala untuk membayar cicilan bunga kredit, yang akan kita fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah,” kata Menkop dan UKM Teten Masduki, Selasa (30/6/2020).
Teten mengatakan, pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN di mana alokasi buat UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, dari total anggaran PEN Rp 695, 2 triliun, bisa dilakukan secepatnya.
“Kami bekerja sama dengan Perbarindo, yang memiliki sekitar 4 juta nasabah UMKM, untuk segera melakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaan pembayaran cicilan bunga pada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 ” jelasnya.
Dijelaskan Teten, kerja sama dalam pembayaran subsidi bunga oleh pemerintah ini mirip dengan kredit usaha rakyat (KUR), yang skemanya sudah selesai. Untuk non KUR ini antara lain Kemenkop kerja sama dengan BPR-BPRS melalui Perbarindo.
Ke depan, Kemenkop juga memperluas kerja sama dengan Perbarindo dalam pemberdayaan dan channeling pembiayaan bagi UMKM, khususnya pembiayan yang ramah.
Siapkan Implementasi
Ketua umum Perbarindo Joko Suyanto mengaku siap melakukan langkah-langkah guna percepatan kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN.
“Kami terbiasa bergerak cepat, karena karakteristik BPR dan BPRS yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri, sehingga BPR-BPRS masih tumbuh dan berkembang,” jelas Joko.
Menurut Joko, saat ini industri BPR dan BPRS dan jutaan nasabahnya diuji dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi tersebut telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan.
“Dampak yang dirasakan oleh industri BPR dan BPRS adalah turunnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Joko
Dengan adanya kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini, Joko optimis para nasabah BPR-BPRS yang umumnya UMKM akan banyak terbantu. “Jaringan kami terbentang dari Sabang sampai Merauke di mana ada sekitar 6 ribu outlet dengan jumlah BPR-BPRS sebanyak 1.600,” tukasnya.
Penulis: Tio
Discussion about this post