KSPI Sebut Gojek Lakukan Pelanggaran Serius, Ini Penyebabnya

Kronologi, Jakarta – Gojek disebu telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan karena melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 430 karyawan. Alasannya, pekerja yang di PHK bukanlah mitra, tetapi sebagai pekerja di perusahaan.

“PHK yang dilakukan perusahaan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya yang terkait dengan pasal mengenai PHK,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (26/6/2020).

Iqbal menjelaskan, pada Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, menyebutkan, pengusaha, pekerja, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK.

Menurut Iqbal, manajemen hanya melakukan sosialisasi dan pemberitahuan. Di mana Gojek melakukan PHK, karena adanya penutupan layanan GoLife dan GoFood Festival.

Selain tidak itu, Gojek dinilai tidak melakukan perundingan dengan karyawan dan meminta izin kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Padahal, menurut undang-undang, PHK yang dilakukan tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial batal demi hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 diatur, apabila PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi yang nilainya sebesar 15 persen dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Pernyataan Co-CEO GoJek Andre Soelistyo dalam surat elektronik menyampaikan, karyawan yang terdampak akan menerima pesangon (kami menetapkan minimum gaji 4 pekan) ditambah tambahan 4 pekan gaji untuk setiap tahun lamanya bekerja, merupakan sebuah pelanggaran serius.

Oleh sebab itu, KSPI mendesak pihak Gojek untuk membatalkan PHK sepihak terhadap 430 pekerja. Sebelum melakukan PHK, menurut Iqbal, Gojek harus terlebih dahulu mengurangi jumlah sift, libur bergilir dengan upah penuh, dan merumahkan karyawan dengan upah penuh.

“Apabila langkah di atas sudah dilakukan dan PHK tidak bisa dihindari, maka maksud PHK mau wajib dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak pekerja dan sudah mendapatkan izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial,” tukasnya.